RUU Penyadapan Dibahas, Polri Tegaskan Kegiatan Intelijen Harus Berizin Tertulis



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menyatakan setiap kegiatan intelijen harus dilengkapi persetujuan tertulis, memiliki batas waktu yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Komisi III DPR RI.

Kepala Baintelkam Polri Dedy Kusuma Bakti mengatakan, pelaksanaan kegiatan intelijen Polri harus tercatat dan berada dalam mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.


Baca Juga: RI Siap Teken MoU ASEAN Power Grid, Bahlil: Kami Tata Regulasi Domestik Dulu

"Setiap kegiatan intelijen dilaksanakan dengan persetujuan tertulis, ada jangka waktunya dan tercatat secara jelas serta dipertanggungjawabkan oleh Kabaintelkam Polri," papar Dedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Senin (16/11/2026).

Dedy menjelaskan, pelaksanaan tugas intelijen Polri memiliki landasan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Pasal 4 ayat (9) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Intelkam Polri bertugas mendeteksi potensi gangguan keamanan, memberikan peringatan dini, serta melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Intelkam mengumpulkan informasi yang kemudian diolah menjadi laporan intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan Polri.

Selain fungsi intelijen, Dedy menyebut Baintelkam juga dapat memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga: Timboel Usul Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Bukan Danantara

Namun, dukungan tersebut terbatas pada bantuan teknis dan taktis, bukan kewenangan melakukan penyidikan.

Bantuan kepada penyidik harus didasarkan pada permintaan tertulis. Sementara itu, kewenangan penyidikan, termasuk penentuan langkah-langkah untuk mengungkap tindak pidana, tetap berada di tangan penyidik.

"Dengan demikian Kabaintelkam Polri tidak melakukan penyidikan, namun dapat memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News