KONTAN.CO.ID-JAKARTA.  Kejaksaan Agung menyampaikan rencana penerapan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) bagi pelaku penghindaran pajak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna menjelaskan bahwa cakupan RUU ini kini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga meluas mencakup berbagai jenis kejahatan ekonomi, termasuk penghindaran pajak.

"Pada saat ini RUU Perampasan Aset telah diusulkan, di mana tidak hanya untuk pemberantasan tindak korupsi, tetapi juga berlaku untuk semua kejahatan tindak pidana berdimensi ekonomi, mulai dari penghindaran pajak, penipuan, penggelapan, kerusakan lingkungan, hingga kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan," ujar Narendra dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (6/5).

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Baca Juga: Soal RUU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Menteri Hukum

Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan ini mengacu pada ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, negara peserta diminta untuk menerapkan langkah-langkah guna memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.

Sebagai informasi, meskipun pembahasan RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, draf RUU ini masih belum dibahas secara resmi bersama DPR.

Baca Juga: Soal RUU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Menteri Hukum

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang didengungkan oleh banyak kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil, untuk segera disahkan.

Janji tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Hari Buruh di Monas, Kamis (1/5) lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News