KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tengah bergulir di DPR. Pemerintah mengusulkan sejumlah penambahan dan penyesuaian aturan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Komisi III DPR, Senin (11/9/2026). Pemerintah telah menyerahkan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR pada 5 November 2026. Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Salah satu usulan pemerintah adalah agar berita acara penyitaan aset diserahkan kepada keluarga atau ahli waris, kepala desa atau lurah, hingga lembaga berwenang jika pihak yang dimaksud tidak diketahui keberadaannya. "DIM 154, Berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, ahli waris atau keluarga, kepala desa/lurah, lembaga yang berwenang jika orang tersebut tidak diketahui keberadaannya," ujar Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra dalam Rapat Panja tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Mengundurkan Diri Sebagai Sekjen PSI Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, ketentuan penyerahan berita acara penyitaan kepada kepala desa atau lurah merupakan upaya mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Jadi KUHAP juga begitu, bila keberadaanya tidak diketahui maka supaya transparan diberikan kepada kepala desa dan lurah," katanya. Selain itu, pada substansi baru pemerintah mengusulkan perpanjangan jangka waktu penyitaan aset maksimal tujuh hari dalam DIM 144 melalui penambahan Pasal 19 ayat (5a). Dalam ketentuan tersebut, perpanjangan penyitaan dapat dilakukan satu kali dengan jangka waktu paling lama tujuh hari. Usulan tersebut kemudian disetujui bersama DPR hari ini.
Pembahasan RUU Perampasan Aset kini mulai dipercepat oleh Komisi III DPR. Setelah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) dan mulai mengintensifkan pembahasan bersama pemerintah. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyatakan, pihaknya ingin mempercepat pembahasan agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan.
Baca Juga: Komisi III DPR Minta Aset Sitaan Kasus Penipuan Dikembalikan Langsung ke Korban Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
