JAKARTA. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat untuk tidak mengajukan calon kepala daerah dalam satu paket. Berdasarkan hasil lobi, semua fraksi mendukung calon wakil kepala daerah diajukan oleh kepala daerah terpilih. 

"Jadi nanti hanya pilih calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota. Wakilnya nanti diajukan oleh yang terpilih," kata Priyo, di sela-sela lobi pengesahan RUU Pilkada, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam. 

Meski demikian, kata Priyo, masih ada perbedaan pandangan pada opsi lain. Ia menyebutkan, perdebatan mengalir khususnya saat pimpinan fraksi menyikapi usulan yang diajukan oleh Partai Demokrat bahwa uji publik dapat mempengaruhi lolos atau tidaknya seorang calon kepala daerah. 

Priyo melanjutkan, selain soal uji publik, perdebatan juga masih lahir dari mekanisme penghitungan suara dan lembaga yang menyelesaikan sengketa. Ia menyebut Partai Demokrat mengusulkan ada badan independen yang menangani sengketa pilkada sebelum dibawa ke Mahkamah Agung dan diputuskan secara final dan mengikat. 

Pilkada melalui DPRD didukung oleh seluruh fraksi partai Koalisi Merah Putih. Sedangkan pilkada langsung didukung oleh PDI-P, Hanura, PKB, dan Demokrat. Partai Demokrat menegaskan hanya akan mendukung pilkada langsung jika 10 syarat yang diajukan diakomodir dalam RUU Pilkada dan meminta usulannya dijadikan salah satu opsi dalam voting selain pilkada melalui DPRD dan pilkada langsung. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa