KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kembali bergulir. Hari ini, Kamis (24/5) panitia kerja RUU PNBP melakukan rapat bersama perwakilan pemerintah dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Dari rapat yang berlangsung tertutup itu, tidak banyak hal baru yang diungkapkan terkait RUU ini. Ditemui usai rapat, Sekjen Kemkeu Hadiyanto mengatakan, nantinya RUU ini bakal memuat tarif PNBP untuk komoditas yang harganya fluktuatif akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani menambahkan, tarif PNBP untuk komoditas dengan harga fluktuatif ini diajukan oleh pemerintah.

“Ya, dimungkinkan seperti itu proposalnya,” kata Askolani kepada KONTAN, Kamis (24/5).

Adapun Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, soal ketentuan baru tersebut, DPR belum memberikan keputusan. Sebab, ia bilang, hal ini ada baik dan buruknya.

“Itu memang ada baik dan buruknya juga. Nanti kami akan bicarakan lagi lebih dalam dengan pemerintah,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, bila ketentuan ini diterapkan, maka birokrasi penentuan tarif lebih fleksibel dan mudah.

“Saya kira lebih efektif, tapi perlu dibuatkan patokan formula sehingga dijamin tidak keluar dari koridor UU,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang masih berlaku hingga kini, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan, tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. Ketentuan ini bakal diubah lantaran mekanisme UU atau PP lebih rumit secara birokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia