KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perusahaan telekomunikasi asal China Huawei Technologies Co Ltd mendapatkan rintangan di Australia. Perusahaan yang berdiri tahun 1988 ini dilarang memasok peralatan jaringan seluler 5G di negeri Kanguru.

Pemerintah Australia menganggap ada dugaan peretasan dan gangguan keamanan dalam peralatan milik Huawei. Tentu saja langkah Australia ini langsung dikaitkan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sudah lebih dulu membatasi pergerakan Huawei dan ZTE Corp di negeri Paman Sam.

Alasan penolakan memang serupa. Makanya langkah Australia ini seperti langkah politis dibandingkan persoalan keamanan nasional.

Mengutip Reuters, Pemerintah Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan email pada hari Kamis (23/8) kemarin menyebutkan berdasarkan peraturan keamanan nasional memang bisa menerapkan beleid pelarangan baik ke operator maupun ke pemasok peralatan seperti Huawei.

Email itu memang tidak menyebut spesifik nama Huawei. Namun seorang pejabat pemerintah Australia menyebutkan surat itu memang ditujukan ke Huawei.

Di Twitter, perwakilan Huawei di Australia langsung mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan tersebut.

Menurut Huawei, kebijakan ini menyebabkan konsumen yang berada di negeri Kanguru itu sebenarnya dirugikan juga. "Kami telah diberi tahu oleh pemerintah jika Huawei dan ZTE telah diblokir dalam menyediakan teknologi 5G di Australia. Ini benar-benar keputusan yang mengecewakan bagi pelanggan. Kami telah memberikan teknologi jaringan nirkabel secara aman di Australia selama hampir 15 tahun," kicau Huawei.

Pemerintah China tidak tinggal diam. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan China menyatakan keprihatinan serius. Menurut Lu, seharusnya Pemerintah Australia tidak menggunakan alasan yang tidak masuk akal yang menghalangi bisnis telekomunikasi. "Kami mendesak Australia meninggalkan prasangka ideologis dan menyediakan persaingan yang adil untuk operasi perusahaan China di Australia," kata Lu.

Salah satu pertimbangan Australia memblokir Huawei itu adalah aturan dari Pemerintah China mengenai kewajiban perusahaan asal negeri Tiongkok itu membantu proses spionase.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie