KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Adat Suku Dayak menyatakan dukungannya secara penuh terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dukungan masyarakat adat ini disampaikan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Marthin Billa saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Balikpapan Pekan lalu Rakernas masyarkat adat Dayak ini merupakan kali pertama digelar. Rakernas ini selain untuk merumuskan program dan evaluasi, juga untuk menyatakan dukungan terhadap pemindahan IKN.
"Yang terpenting melalui Raker 1 di Balikpapan ini, Masyarakat Dayak Kalimantan dan masyarakat Kalimantan umumnya membuktikan pada masyarakat umum bahwa seluruh masyarakat Kalimantan mengawal dan siap terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara," tandas Marthin seperti dikutip dalam pernyataan tertulis yang diunggah Kementerian Dalam Negeri (16/1).
Baca Juga: Otorita IKN - Kadin Lakukan Penjajakan Pasar Peluang Investasi di IKN Dukungan masyarakat Kalimantan juga ditegaskan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Tahun 2022 pekan lalu. Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Menurut Isran, pemindahan IKN merupakan kebutuhan seluruh elemen bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemindahan IKN tak hanya menguntungkan bagi masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan saja, tetapi menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. "Ibu kota negara bukan lagi urusan Gubernur Kaltim, saya mau sampaikan sekaligus, itu adalah merupakan kontribusi Kaltim dan rakyatnya kepada bangsa dan negara Indonesia. Ada orang mengatakan 'Ini menguntungkan Kaltim’ Tidak! Ini menguntungkan seluruh bangsa dan negara," tegas Isran.
Baca Juga: Kehadiran IKN Jadi Berkah Bagi Emiten Konstruksi BUMN Menurut Isran persoalan pemindahan IKN bukan hanya untuk pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan saja. Namun ia menegaskan, sudah saatnya IKN berada di Pulau Kalimantan yang disebut para ahli sebagai tanah yang subur dan minim risiko bencana. "Hati saya kesal juga, ada tokoh yang enggak suka dipindahkan (IKN), alasannya cetek-cetek, urusannya ekonomi, urusannya adalah keuangan, kecil. Jadi kalau orang bicara (pemindahan IKN) belum saatnya, ‘Kita ndak punya uang’, haduh, repot kita,” katanya. Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih khusus masyarakat adat dayak. Tito menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) 1 Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: PTPP Mengantongi Rp 1,47 Triliun dari Proyek IKN Menurut Mendagri keputusan pemerintah pusat untuk memidahkan ibu kota ke IKN tak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di Pulau Kalimantan saja, namun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Presiden ingin agar ada paradigma Indonesia sentris, tidak Jawa sentris," katanya. Menurut Tito selama ini ada kesan bahwa fokus pembangunan banyak di Pulau Jawa. "Tapi mulai kepemimpinan Presiden Jokowi sudah banyak sekali pembangunan, investasi sekarang lebih banyak di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan di Pulau Jawa," kata Mendagri Tito. Menurut Mendagri Tito, upaya orientasi Indonesia sentris merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Baca Juga: Kepala Otorita IKN Melantik Lima Pejabat Tinggi Otorita IKN Dari segi lokasi, Tito menyebut pemindahan IKN ke Kalimantan Timur kian menegaskan posisi Ibu Kotanya yang lebih kurang terletak di tengah Indonesia. Dengan begitu, posisi ini diyakini akan memudahkan akses dan mobilitas masyarakat dari berbagai pulau. Tito mencontohkan pemindahan Ibu Kota Negara membuat jarak penerbangan lebih dekat yakni cukup 3,5 jam juga dari Timur Indonesia Timur. Kebijakan ini otomatis akan memberikan keuntungan, bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia karena (IKN) letaknya di tengah. Mendagri menegaskan keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis. Karena itu pemindahan IKN bukan hanya bicara soal kepentingan masyarakat adat Dayak dan masyarakat di Kalimantan, tetapi melibatkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
"Ini dampaknya bukan hanya 2 tahun, 10, 20 tahun, tidak. Ini kita bicara nanti Ibu kota dipindah ke sini (Kalimantan Timur), ini bicara soal Indonesia," katanya. Oleh karenanya, Mendagri menegaskan, perlu dukungan semua pihak untuk memastikan agar program pemindahan IKN berjalan lancar. "IKN ini yang pertama adalah dukungan moril, itu nomor satu, moral support," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Syamsul Azhar