KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Bank DBS Indonesia melihat berbagai proyek transisi energi di Indonesia memiliki banyak peluang untuk mendapat pendanaan. Namun, Bank DBS Indonesia selalu mempertimbangkan kesiapan proyek sebelum mengucurkan pendanaan.   

Menurut Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Heru Gautama Hatman, Bank DBS melihat kesiapan proyek dari sisi environmental, sustainable and governance (ESG). Langkah ini merupakan bagian dari advokasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam pendanaan perusahaan.  

Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan.

“Proyek transisi energi di Indonesia saat ini memiliki berbagai peluang dan risiko. Termasuk (risiko) pergerakan valuasi komoditas di pasar. Ini mempengaruhi pertimbangan berinvestasi pada berbagai proyek transisi energi,” ujar Heru, dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Heru menambahkan, Bank DBS Indonesia juga mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam transisi energi di Indonesia. Semisal untuk penyediaan panel solar yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri. Dengan produk lokal bisa terserap sehingga dapat mengurangi impor.

Baca Juga: Bank DBS Proyeksi Suku Bunga BI Turun ke Level 5,5% di Tahun 2025

”Ekosistem seperti ini penting untuk melibatkan pelaku lokal. Bank DBS misalnya, saat ini sudah menyalurkan pendanaan untuk pembuat solar panel di India, yakni ReNew Power,” kata Heru.  Bank DBS sendiri telah bergabung dalam Net-Zero Banking Alliance (NZBA) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ). Ini adalah gabungan aliansi bank yang berkomitmen terhadap nol emisi karbon di tingkat global. 

Adapun, Partner and Head of Asia Pacific Sustainable Finance and Policy Systemiq, Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan untuk transisi energi di Indonesia memerlukan ekosistem yang sudah matang. Unsur ekosistem itu terdiri dari implementasi, regulasi, dan investasi.  “Taksonomi keuangan kita juga perlu diperhatikan, apakah sama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Itu akan memudahkan pendanaan dan pembentukan ekosistem yang sehat,” kata Masyta. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian