KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mempersoalkan rencana penggunaan hak diskresi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan mengizinkan pedagang kaki lima ( PKL) berjualan di trotoar Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Alfred mengatakan, diskresi yang diberikan menabrak banyak aturan. Aturan tersebut di antara lain Perda Ketertiban Umum, Perda Transportasi, dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alfred menilai Sandi hanya mementingkan kepentingan puluhan PKL yang berjualan, tetapi tidak mementingkan keselamatan para pejalan kaki yang harus melintas di badan jalan karena trotoar digunakan PKL. "Hanya ada 75 orang yang diselamatkan pekerjaannya, tapi ratusan ribu orang yang akan mengakses kawasan itu yang tidak terselamatkan nyawanya ketika dia tertabrak saat berjalan di badan jalan," kata Alfred saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/3). Alfred menilai, rencana penggunaan hak diskresi agar PKL tetap berdagang di trotoar Melawai dan penutupan badan jalan demi PKL di Jalan Jatibaru Raya merupakan bentuk pembangkangan pemimpin daerah terhadap aturan yang mereka buat sendiri.
Saat Sandiaga Uno ditantang gunakan hak diskresi untuk PKL di trotoar Istana Negara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mempersoalkan rencana penggunaan hak diskresi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan mengizinkan pedagang kaki lima ( PKL) berjualan di trotoar Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Alfred mengatakan, diskresi yang diberikan menabrak banyak aturan. Aturan tersebut di antara lain Perda Ketertiban Umum, Perda Transportasi, dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alfred menilai Sandi hanya mementingkan kepentingan puluhan PKL yang berjualan, tetapi tidak mementingkan keselamatan para pejalan kaki yang harus melintas di badan jalan karena trotoar digunakan PKL. "Hanya ada 75 orang yang diselamatkan pekerjaannya, tapi ratusan ribu orang yang akan mengakses kawasan itu yang tidak terselamatkan nyawanya ketika dia tertabrak saat berjalan di badan jalan," kata Alfred saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/3). Alfred menilai, rencana penggunaan hak diskresi agar PKL tetap berdagang di trotoar Melawai dan penutupan badan jalan demi PKL di Jalan Jatibaru Raya merupakan bentuk pembangkangan pemimpin daerah terhadap aturan yang mereka buat sendiri.