KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar gembira datang bagi pelaku industri keramik dalam negeri. Permohonan pengajuan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) alias safeguard terhadap impor produk ubin keramik dari India dan Vietnam sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi perubahan daftar pengecualian pengenaan safeguard yang dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan BMTP terhadap impor produk ubin keramik pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Internusa Keramik Alamasri menilai kebijakan safeguard keramik belum maksimal

Rekomendasi ini telah mendapat persetujuan dari menteri perdagangan. Sebagai tindak lanjut, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto telah mengirim surat kepada pihak Kementerian Keuangan RI.

“Sekarang surat tersebut sudah di Kementerian Keuangan yang saat ini di dalam proses penerbitan perubahan daftar negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran PMK No. 119 Tahun 2018,” kata Mardjoko kepada Kontan.co.id (25/02).

Sebagai informasi, sebelumnya Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengeluhkan volume impor keramik dari India dan Vietnam yang melonjak pasca penerapan PMK Nomor 119/PMK.010/2018 pada 12 Oktober 2018 lalu.

Baca Juga: Menarini Indonesia secepatnya realisasikan ekspor ke Asia

Menurut catatan ASAKI, volume impor keramik India mengalami kenaikan hingga 1165% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari yang semula sebesar 1,2 juta m2 di tahun 2018 menjadi 16 juta m2 di tahun 2019. Sementara itu, volume impor keramik dari Vietnam juga tercatat melesat hingga sekitar 25% yoy pada sepanjang tahun 2019 lalu.

Editor: Tendi Mahadi