KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang pada Selasa (13/4) memutuskan untuk membuang air radioaktif yang diolah di PLTN Fukushima Daiichi ke laut. Pemerintah meyakini limbah air tersebut idak menimbulkan masalah keselamatan bagi manusia atau lingkungan.

Melansir Kyodo News, Perdana Menteri Yoshihide Suga bertemu dengan anggota kabinetnya untuk meresmikan keputusan tersebut. Keputusan ini baru diambil satu dekade setelah gempa bumi besar dan tsunami memicu tiga ledakan PLTN Fukushima pada Maret 2011 silam.

Air dalam jumlah besar terus dipompa ke dalam kompleks PLTN untuk mendinginkan bahan bakar yang meleleh, bercampur dengan hujan dan air tanah yang juga telah terkontaminasi. Air ini kemudian diolah dengan menggunakan sistem pemrosesan cairan canggih atau ALPS.

Proses ini diyakini sanggup menghilangkan sebagian besar bahan radioaktif termasuk strontium dan cesium tetapi meninggalkan tritium, yang menimbulkan sedikit risiko bagi kesehatan manusia dalam konsentrasi rendah.

Baca Juga: Korea Utara sebut penguatan militer Jepang bisa mengancam stabilitas kawasan

Kyodo melaporkan, air kini tersimpan dalam tangki di lokasi PLTN Fukushima dengan kapasitas lebih dari 1,25 juta ton.

Operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. yang mengawasi pasokan air tersebut memperkirakan, kapasitas penyimpanannya akan habis paling cepat pada musim gugur tahun depan.

Melihat fakta itu, Pemerintah Jepang telah mencari cara untuk membuang air limbah dengan aman. Termasuk, membuangnya ke laut.

"Pembuangan air olahan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dalam penghentian PLTN Fukushima Daiichi. Rencana ini akan dilaksanakan sambil memastikan standar keselamatan terpenuhi," ungkap PM Suga dalam pertemuan Selasa.

Dicemaskan oleh banyak pihak

Pada Februari 2020, sub-komite yang terdiri dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menyimpulkan, melepaskan air yang telah dikeringkan ke laut dan menguapkannya adalah opsi yang realistis.

Baca Juga: Peringatan China ke Jepang: Jangan terlibat dalam konfrontasi antara negara besar