KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal (Pol) Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sesuai dengan surat Keputusan Presiden yang sudah mulai berlaku per hari ini, Rabu (15/8).

Adapun surat tersebut berisikan, pertama, memberhentikan dengan hormat Asman Abnur sebagai Menteri PANRB di kabinet kerja dalam sisa jabatan periode 2014-2019 disertai dengan ucapan terimakasih.

Kedua, mengangkat Syafruddin sebagai Menteri PANRB dan ketiga, keputusan ini berlaku sejak pelantikan berlangsung. Dalam pelantikan ini, Presiden memimpin pengambilan sumpah jabatan menurut agama Islam.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan UU dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Syafruddin.

Pergantian ini merupakan konsekuensi politik, lantaran partai politik (parpol) asal Asman yakni Partai Amanat Nasional (PAN), tidak lagi berkoalisi dengan pemerintah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, secara kinerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan pemerintah sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh Asman. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan, pergantian Asman sebagai Menteri PAN-RB murni karena PAN tidak ikut mengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Asman telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Selasa (14/8) pagi. Tujuannya untuk mengutarakan keinginannya untuk mundur dari kabinet.

Asman mengaku galau karena dia menduduki posisi menteri sebagai perwakilan dari PAN, sedangkan PAN dalam Pilpres 2019 mendatang dipastikan mendukung Prabowo Subianto -Sandiaga Uno.Dia bilang pada kondisi saat ini, keberadaannya dalam kabinet menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati