JAKARTA. Dari sejumlah skala prioritas kebijakan ekonomi Jokowi, salah satunya adalah kebijakan untuk memajukan maritim Indonesia. Sepintas, hal ini dapat menjadi sedikit angin segar bagi pelaku di industri ini, apalagi jika mengingat hampir seluruh emiten perkapalan di Indonesia saat ini sedang tertekan.

Sayangnya, sentimen positif tersebut tidak bisa dirasakan untuk waktu dekat. "Bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang apalagi jika dilihat dari sisi infrastrukturnya," imbuh Kepala Riset Bahana Securities Harry Su,  Rabu (22/10).

Sebab, salah satu cara untuk memaksimalkan potensi kelautan Indonesia adalah dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Semakin banyak pelabuhan yang bisa disinggahi kapal besar maka pengiriman logistik akan meningkat dan akan berimbas positif bagi kinerja emiten perkapalan.

Namun, pembangunan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Contoh, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang memiliki rencana proyek pembangunan pelabuhan. Proyeknya ini saja baru dapat selesai setidaknya pada tahun 2017 atau 2018 mendatang.

Nah, jika soal infrastruktur sepenuhnya bisa terealisasi, barulah emiten perkapalan bisa merasakan dampak positif dari kebijakan ini, bahkan dengan skala yang lebih besar. Pasalnya, membaiknya infrastruktur akan meningkatkan daya saing maritim Indonesia. Menurut Harry, daya saing tersebut akan membuat maritim Indonesia memiliki daya tarik tersendiri sehingga foreign direct investment yang masuk akan semakin besar.

Analis First Asia Capital David Sutyanto memberikan pendapat senada. Bukan hal yang mustahil bagi kinerja emiten perkapalan untuk membaik jika Jokowi benar-benar menjalankan kebijakannya tersebut secara maksimal.

Karena menurut David, pengangkutan penumpang melalui kapal memang sudah kalah dengan dunia penerbangan. Tapi, pengangkutan barang atau logistik justru lebih banyak bisa dilakukan oleh emiten perkapalan. Apalagi untuk mengangkut volume logistik yang besar maka kapal menjadi opsi utama.

Hanya saja, peningakatan volume pengiriman logistik tersebut juga membutuhkan infrastruktur pelabuhan. Artinya, sama seperti yang dijelaskan Harry, dampaknya baru bisa dirasakan untuk kurun waktu jangka panjang. Dari sisi emitennya, untuk mendatangkan kapal saja juga membutuhkan waktu yang lama.

Tapi, setidaknya ada sedikit sentimen positif yang bisa dirasakan oleh para emiten perkapalan untuk jangka pendek. "Bisa saja dengan kebijakan Pak Jokowi itu pajak logistik bisa lebih murah, atau Pak Jokowi bisa memberikan subsidi BBM untuk kapal-kapal logistik," imbuh David.

Jika mengerucut pada emitennya, sepertinya PT Wintermar Offshore Tbk (WINS) menjadi salah satu emiten perkapalan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding emiten lainnya yang sejenis. Setidaknya, hal ini disampaikan analis KDB Daewoo Securities Indonesia Betrand Reynaldi dalam risetnya beberapa waktu lalu.

Sebab, tanpa adanya kebijakan ekonomi maritim versi Jokowi saja WINS masih mampu menjaga kinerjanya tetap positif. Selama empat tahun terakhir, pendapatan perseroan, laba kotor, dan laba bersih masing-masing bertumbuh 47%, 46%, dan 40%. 

Selain itu, WINS juga memiliki keunggulan komparatif yang bisa menjaga kinerjanya. Sebagai perusahaan pelayaran yang memiliki berbagai kapal khusus untuk melayani industri minyak dan gas, WINS dapat mendapatkan keuntungan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. 

"Kami berpendapat bahwa perusahaan perkapalan ini mampu mempertahankan pertumbuhan dengan penambahan 12 kapal baru sepanjang tahun ini," tulis Betrand.

Mengutip data Bloomberg, ada tujuh saham emiten yang bergerak di jasa transportasi industrial. WINS, PT Tenders Indonesia Tbk (RIGS), PT Capitol Nusantara Indonesia (CANI), PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), dan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM).

Berikut harga saham emiten perkapalan di bursa:

Saham	22-Okt	30-Des-13	pertumbuhan (%)	Keterangan
WINS	5.074,32	4.274,18	18,72
RIGS	355	245	44,9
TMAS	1.355	210	545,24
BBRM	190	153	24,18
SMDR	7.900	2900*	172,41	*per 2 Jan 2014
CANI	253	200*	26,5	*per 15 Jan 2014
TPMA	379	305*	24,26	*per 27 Jan 2014

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia