KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengalihan saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai sebagai sinyal bahwa risiko proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh semakin sulit ditanggung oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan bahkan menilai langkah tersebut menunjukkan Danantara mulai menyerah menghadapi besarnya risiko finansial proyek Whoosh.

“Menurut saya, Danantara sudah menyerah. Risikonya terlalu besar bagi BUMN, terutama KAI yang menjadi pemegang saham terbesar,” ujar Herry, Minggu (9/8).

Menurut Herry, jika kepemilikan saham Whoosh tetap berada di tangan konsorsium BUMN, tekanan terhadap perusahaan negara, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, berpotensi semakin berat.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai kemampuan Whoosh menarik penumpang. Di balik meningkatnya jumlah pengguna kereta cepat tersebut, terdapat struktur pembiayaan dan kewajiban proyek yang harus ditanggung dalam jangka panjang.

Karena itu, keputusan memindahkan kepemilikan saham dari Danantara ke Kemenkeu dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi eksposur risiko Whoosh terhadap neraca BUMN.

Namun, langkah tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan baru. Jika risiko tidak lagi berada di tubuh BUMN, apakah risiko tersebut benar-benar hilang, atau hanya berpindah ke kantong pemerintah melalui instrumen lain?

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ambil Alih Saham BUMN di Proyek Kereta Cepat

Risiko Bergeser ke Pemerintah

Pemerintah sendiri memastikan pengalihan saham tersebut tidak otomatis membuat kewajiban pembiayaan Whoosh menjadi beban langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah bersama Danantara telah menyepakati pengalihan kepemilikan saham konsorsium BUMN di KCIC kepada pemerintah.

Kepemilikan tersebut nantinya akan ditempatkan pada salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

“Dialihkan ke Kementerian Keuangan, tetapi nanti kami gunakan salah satu SMV, tidak untuk langsung menjadi tanggungan APBN,” kata Purbaya.

Dengan skema tersebut, pemerintah tampaknya berupaya memisahkan pengelolaan aset dan kewajiban proyek Whoosh dari belanja negara yang tercatat secara langsung dalam APBN.

Namun, secara fiskal, persoalannya tidak berhenti pada apakah kewajiban tersebut tercatat sebagai belanja APBN atau tidak.

Sebab, jika SMV yang nantinya menjadi pemegang saham KCIC membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kewajiban proyek, tekanan terhadap keuangan negara tetap dapat muncul dalam bentuk lain.

Artinya, pengalihan saham belum tentu menghilangkan risiko. Risiko bisa saja hanya berpindah kanal, dari BUMN menuju entitas pemerintah yang berada di bawah Kemenkeu.

Baca Juga: Purbaya: Skema Penyelesaian Utang KCIC Sudah Siap, Tinggal Tunggu Administrasi