KONTAN.CO.ID - Tuduhan BUMN saat ini telah mendominasi berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri langsung mendapat perhatian. Misal dari Said Didu, pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menurutnya peran BUMN dalam setiap sektor kegiatan ekonomi masih kecil dibandingkan swasta.

Misal di sektor perkebunan sawit, kepemilikan izin pengelolaan lahan yang dimiliki BUMN sampai 2016 hanya 756.000 hektare. Luas tersebut hanya 6,52% dibandingkan dengan total luas perkebunan sawit di Indonesia yang mencapai 11,6 juta hektare.

Luasan tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan tingkat penguasaan lahan sawit BUMN pada era tahun 1980 yang mencapai 20%. Di sektor perbankan, aset yang dimiliki bank BUMN sampai 2016 juga hanya mencapai Rp 2.400 triliun atau 21% dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp 11.100 triliun.

Dalam kaitannya dengan produksi semen, Said juga mengatakan dominasi BUMN juga belum mayoritas. Data sampai 2016, total produksi semen BUMN hanya mencapai 32 juta ton atau 40% dari total produksi semen nasional yang mencaoai 80 juta ton. "Jadi, kalau ada yang anggap BUMN dominasi itu mana, data saya hanya produksi pupuk kimia saja yang produksinya mencapai 94,12%," katanya kepada kontan.co.id, Rabu (28/9).

Di sektor infrastruktur, Said juga mengatakan, peran BUMN juga tidak begitu dominan. Walaupun saat ini BUMN banyak yang mengerjakan proyek infrastruktur, itu semua juga tidak dilakukan secara serampangan.

BUMN masuk ke proyek infrastruktur saat swasta masih enggan masuk atau malah gagal merealisasikan. "Banyak proyek yang sebenarnya sudah diberikan kesempatan pada swasta tapi tidak mau masuk, kemudian BUMN masuk, masak itu mau dikatakan BUMN juga mau mendominasi," katanya.

Peran BUMN dalam ekonomi di dalam negeri mendapat kritik. Terbaru, kritik disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan. Luhut bilang, dia telah menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi tentang BUMN pekan lalu. Kritik disampaikan terkait BUMN dan anak pinaknya.

Hitungannya, dulu jumlah BUMN hanya 250. Sekarang, BUMN berikut anak sampai cucunya sudah 700. Jumlah tersebut kata Luhut tidak sehat bagi kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Apalagi kata Luhut, anak cucu BUMN tersebut ada yang sampai merambah bisnis parkir. "Ini saya bilang ke presiden tidak sehat, masa parkir saja, BUMN sampai ikut urus, harusnya diberikan ke sektor swasta," katanya, Selasa (26/9).

Luhut mengatakan, telah mengusulkan kepada Jokowi agar segera memperbaiki masalah tersebut. Salah satu solusi yang dia tawarkan ke Presiden, merestrukturisasi atau menjual BUMN. "Karena sudah kacau," katanya.

Selain Luhut, kritik juga disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI. Saat bertemu secara khusus dengan Presiden Jokowi awal September lalu, Bahlil mengatakan, pengusaha iri dengan BUMN.

BUMN sering ikut mengerjakan proyek bernilai kecil yang harusnya dikerjakan pengusaha swasta. Selain itu, dalam menggarap proyek, BUMN sering tidak melibatkan swasta dan justru melibatkan anak cucu mereka. "Saling tunjuk saja, itu tidak fair," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon