KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) membuat Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi. Gerakan tersebut dibentuk karena mereka menganggap ada kecurangan secara struktur, sistemik, dan masif pada pemilu 2019. 

Menurut Said, gerakan ini dibentuk untuk mengkoordinir berbagai laporan yang masuk dari masyarakat.

"Sekarang ada berbagai laporan kecurangan itu kan tidak terkoordinir, dengan adanya kelompok ini maka ada pihak yang mengkoordinir sehingga ada suara rakyat dan bukan BPN," jelasnya pada Minggu (21/4) di Jakarta.

Sependapat dengan Said, Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber, Jurdil). 

"Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil. Dasar pemilu tidak terpenuhi, maka untuk apa ada pemilu? Maka untuk kami, kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi," Ucap Bambang.

Namun Said menjelaskan, untuk saat ini anggota yang akan mengurus gerakan ini masih belum bisa dipastikan. "Ini masih inisiatif, anggota masih belum ada," ungkapnya.

"Tujuannya hanya untuk menyuarakan suara rakyat, kalau memperkarakan ke MK itu bukan urusan kami tapi BPN," tutup said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi