KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut sebanyak 4.000 pekerja PT Feng Tay di Bandung, Jawa Barat terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Said mengatakan perusahaan ini bergerak di sektor padat karya memproduksi sepatu merk terkenal seperti nike, puma hingga adidas. 

"Sama kejadian di PT namanya Feng Tay, perusahaan sepatu di Bandung. Jadi 4.000 karyawamnya sudah dirumahkan," kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (21/6/2026). 

Berdasarkan informasi yang diterima Said, perusahaan ini mengalami gangguan operasional imbas konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. 

Baca Juga: Danantara Pastikan Tak Ada PHK Meski Perusahaan BUMN Dipangkas

Menurutnya, perusahaan telah rampung menyelesaikan pesanan sepatu Nike dan belum mendapatkan orderan kembali. Sehingga terpaksa merumahkan sebanyak 4.000 tenaga kerja. 

Informasi lain, orderan sepatu baru sudah masuk, namun ada keterlambatan bahan baku untuk kegiatan pabrik. 

"Biasanya, bahan baku untuk membuat sepatu Nike di perusahaan ini langsung dari Nike pasokannya. Tapi karena ada perang, maka pasokan bahan baku sepatu ke PT Feng Tay akan ke vendor yang lain supplier yang lain oleh Nike," ungkap Said. 

Untuk itu, Said menyebut akan melakukan kunjungan langsung ke PT Feng Tay untuk mengkonfirmasi temuan awal ini. 

Said yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini ingin memastikan ada langkah mitigasi untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi. 

Baca Juga: PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga ingin memastikan kode etik pemesanan dan produksi apakah dipenuhi oleh perusahaan PT Feng Tay maupun Nike. 

Menurutnya, pemerintah juga akan bersurat kepada Nike untuk membantu agar memperpanjang orderan agar tidak ada PHK. 

Said juga akan meminta langsung kepada Presiden dan DPR RI untuk kemungkinan relaksasi pajak kepada PT Feng Tay untuk menekan ongkos produksi. 

"Karena masih ada puluhan ribu yang bekerja. Puluhan ribu yang bekerja. Kalau ongkos produksinya termasuk pajaknya bisa dilakukan relaksasi, kan yang 4.000 karyawan ini berpotensi untuk bisa bekerja," ungkap Said. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News