KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT) atawa
cash for work pada Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun. Dengan anggaran tersebut, ditargetkan bisa menyerap sebanyak 1,23 juta orang tenaga kerja, sekaligus untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hingga awal Maret 2021, telah tersalurkan dana PKT sebesar Rp 1,39 triliun atau 6% dari alokasi anggaran dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.
Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan, melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. Terutama untuk infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Basuki berharap program tersebut bisa memberikan manfaat langsung pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19. “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol
physical dan
social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki dalam keterangan resmi yang dikutip Kontan.co.id, Minggu (14/3). Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.
Baca Juga: SBMI minta pemerintah perhatikan pekerja migran terdampak pandemi Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut diantaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung.
Kemudian di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang diantara meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol. Selanjutnya di Bidang Permukiman dialokasikan sebesar Rp 5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari