KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta agar bersikap lebih responsif menyikapi persoalan petani. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Gerakan Petani Nusantara (GPN), harga panen padi jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu Rp. 4.200/kg.

Kondisi ini sangat menyulitkan petani yang sekarang sedang menghadapi panen raya di sejumlah daerah seperti Jawa, sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan hasil survei kami mendapati bahwa harga panen padi (GKP) di Pati menyentuh harga Rp. 3.100/kg, Sukoharjo Rp. 3.000/kg, Demak Rp. 4.000/kg, Pekalongan Rp. 3.750/kg, Nganjuk Rp. 3.950/kg, dan masih banyak lagi petani-petani di sentra produksi padi daerah lainnya yang menerima harga tidak layak,” kata Said Abdullah, sekretaris umum GPN dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Baca Juga: Dihantui musim kering, musim tanam pangan dipercepat

Said mengatakan hancurnya harga panen petani ini disebabkan jalur distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, rencana pemberian insentif kepada 2,44 juta petani dalam bentuk sarana produksi pertanian (saprodi) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu per bulan dinilai tidak akan terlalu banyak membantu.

“Yang dibutuhkan petani adalah menerima harga yang layak dari hasil panennya. Seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk-bentuk yang lain yang lebih tepat,” ujar Said.

Editor: Yudho Winarto