KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengolahan sampah organik dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas metana. Namun, penerapannya masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Regional Kedua tentang Organik dan Perubahan Iklim yang berlangsung di Jakarta pada 23–24 September 2026 lalu.

Dalam Side Event 5 bertajuk "Road to COP31: Zero Waste, Methane Reduction, and Circularity in the Global Climate Agenda," sejumlah pembicara menyoroti perlunya menghubungkan agenda pengurangan emisi metana dengan pembiayaan iklim.

Program Director Waste and Circular Economy Global Methane Hub, Carolina Urmeneta, mengatakan agenda pengurangan metana perlu didorong dari tahap komitmen menuju implementasi. Menurutnya, tantangan tidak hanya terletak pada penetapan target, tetapi juga pada ketersediaan pembiayaan untuk menjalankan aksi di lapangan.

Baca Juga: Perubahan Demografi Perlu Diimbangi Ketersediaan Lapangan Kerja Memadai

Salah satu peluang pengurangan emisi berada pada sektor persampahan, terutama melalui pencegahan food loss and waste, pengolahan sampah organik dari sumber, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembuangan akhir.

Global Climate Policy Officer GAIA, Yobel Novian Putra, mengatakan isu metana semakin masuk dalam agenda iklim dan Nationally Determined Contribution (NDC) negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut Yobel, terdapat pergeseran perhatian dari pengelolaan sampah di hilir menuju upaya pencegahan sisa dan susut pangan, pengolahan sampah organik di sumber, serta pelibatan pekerja sampah. Namun, tantangan berikutnya berada pada tahap implementasi.

"Metana kini semakin masuk dalam agenda iklim dan NDC negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan pergeseran fokus dari pengelolaan di hilir menuju pencegahan sisa dan susut pangan (food loss and waste), pengolahan organik di sumber, serta pelibatan pekerja sampah," ujar Yobel dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Jumat (25/9).

Ia menilai arah kebijakan yang semakin jelas tetap perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah, komunitas, dan pekerja sampah untuk menerapkan perubahan tersebut secara berkelanjutan.

Karena itu, pembiayaan dinilai tidak cukup hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Dukungan juga diperlukan untuk pemerintah daerah dan komunitas, pekerja sampah, peningkatan kapasitas, serta proses perencanaan.

Pendekatan tersebut diperlukan agar pembiayaan iklim dapat mendukung perubahan sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan, bukan hanya membiayai pembangunan satu proyek atau penggunaan teknologi tertentu.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Restui Komisi XIII Cek Langsung Lapas Cibinong

Di Indonesia, perkembangan kebijakan nilai ekonomi karbon juga membuka ruang bagi dukungan pembiayaan iklim di sektor persampahan. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 antara lain mencakup instrumen nilai ekonomi karbon, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pendanaan.

Namun, Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), David Sutasurya, mengingatkan bahwa pembiayaan iklim perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah.

Dengan begitu, pembiayaan tersebut tidak seharusnya menggantikan upaya pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, maupun pengolahan sampah organik, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat penerapannya.

Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian dari pembahasan pengembangan pengelolaan sampah organik. Dalam kongres tersebut, berbagai pengalaman dari Asia Pasifik menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kapasitas pengelola, kebijakan, kondisi lokal, dan keberlanjutan pendanaan.

Pengalaman di Siquijor, Filipina, misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemilahan dari sumber, pengomposan rumah tangga, pengelolaan sampah pasar, dan fasilitas pemulihan sumber daya mampu mengalihkan hampir 70 persen dari sekitar 9.000 kilogram sampah yang dihasilkan setiap hari.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengurangan sampah dan emisi membutuhkan perubahan sistem yang melibatkan pemerintah, komunitas, pekerja sampah, serta dukungan pembiayaan dalam jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News