KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah berupaya mendorong para UMKM dan koperasi bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Salah satunya melalui program subsidi selisih bunga atau margin non Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyatakan program ini memiliki anggaran Rp 751 miliar. Namun, Ia memprediksi dana itu hanya bisa direalisasikan sekitar 18% atau Rp 135 miliar hingga akhir tahun.

Eddy menyatakan terdapat sejumlah kendala dan dinamika di lapangan saat penyaluran dana tersebut. Salah satunya adalah banyak koperasi atau UMKM yang awalnya diperkirakan membutuhkan bantuan ini namun ternyata mereka tidak butuh.

Baca Juga: Cegah kasus gagal bayar koperasi terulang lagi, ini yang dilakukan Kemenkop UKM

Lantaran pinjaman yang dilakukan oleh UMKM maupun anggota tidak ke koperasi namun ke industri pembiayaan lainnya seperti perbankan atau fintech. Dengan begitu secara otomatis mereka tidak masuk dalam kategori penerima subsidi margin tersebut. Terkait anggaran subsidi margin non KUR yang tidak terserap, Eddy menegaskan akan mengembalikan kepada Kementerian Keuangan.

"Lalu ada juga perubahan aturan- aturan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan, ini mengakibatkan terbatasnya ruang gerak kita dalam menyalurkan. Padahal dalam rangka kehati-hati itu kita tetap harus mengacu pada aturan ketika menyalurkan," tutur Eddy melalui keterangan tertulis pada Senin (16/11).

Kendati demikian, Kemenkop UKM tetap menyalurkan dana dari program ini. Salah satu kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, di Jawa Timur senilai Rp632 juta.

 Melalui subsidi ini maka likuiditas koperasi dapat terjaga dengan baik. Sementara bagi anggota koperasi bisa terbantu lantaran margin bunga telah dipenuhi oleh pemerintah.

Baca Juga: Kemenkop UKM tegaskan layanan koperasi hanya untuk anggota

Eddy menyatakan dukungan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan bisa kembali membangkitkan semangat berusaha baik bagi koperasi ataupun UMKM yang menjadi anggotanya. Diakuinya bahwa pandemi covid-19 membuat sektor usaha khususnya UMKM terdampak paling parah akibat terganggunya suplai dan demand.

"Ketika pandemi terjadi kita berikan bermacam bantuan, untuk UMKM yang sudah mampu bertahan diberikan restrukturisasi kredit, kita juga berikan pelatihan digital untuk bisa naik kelas sehingga bisa tetap jualan. Yang udah bangkrut ada bansos (bantuan sosial) ada juga BPUM yang merupakan program Presiden yang kami jalankan bersama Kemenkeu dengan memberikan hibah Rp2,4 juta per UKM," pungkas Eddy. 

Selanjutnya: Ekonomi Indonesia diyakini bisa bangkit, ini indikasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi