KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) per Februari 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pada periode tersebut mencapai Rp 42,29 triliun arau 3,98% terhadap pagu APBD yang sebesar Rp 1062,43 triliun. Belanja daerah ini juga turun 18,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Adapun, penurunan realisasi belanja APBD ini dikarenakan per jenis belanjanya yang juga menurun, jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu.

Sri Mulyani memerinci, belanja pegawai realisasinya mencapai Rp 28,01 triliun, sementara jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu mencapai Rp 35,81 triliun.

Baca Juga: Realisasi Subsidi Energi Mencapai Rp 21,7 Triliun Per Februari 2022

Kemudian, realisasi barang dan jasa masih relatif sama yaitu, Rp 8,07 triliun, dan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp 8,17 triliun.

Penurunan belanja pegawai disebabkan belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Selain itu, pemberian TPP bagi PNSD juga harus menunggu proses validasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam negeri.

Tercatat, sampai Februari 2022, belum ada TPP PNSD yang dibayarkan, sehingga pembayaran mulai dilaksanakan pada awal Maret 2022 sesuai hasil validasi.  

“Belanja negara sudah mengalami normalisasi, namun belanja daerah masih terkontraksi. Jadi untuk momentum pemulihan, ekonomi jangan sampai melemah.  Di sisi lain, APBN dan APBD seharusnya bisa saling mendukung dari sisi belanjanya,” tutur Sri Mulyani dalam APBN KITA,  Senin (28/3).

Baca Juga: Ekonom Menilai Koordinasi Menteri Bidang Ekonomi Perlu Diperbaiki

Kemudian, untuk belanja modal pada periode tersebut sebesar Rp 1,33 triliun, dan jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu Rp 1,63 triliun.

Lalu, untuk belanja lainnya, pada Februari 2022 mencapai Rp 4,88 triliun, sementara pada periode yang sama di tahun lalu jauh lebih tinggi yaitu sebesar 6,33 triliun. Lebih lanjut, Sri Mulyani menghimbau, agar Pemda melakukan upaya percepatan belanjanya sejak dini agar tidak menumpuk di akhir tahun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli