SERANG. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Rommahurmuziy, mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada seluruh kader PPP di DPR yang tetap mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Menurut dia, PPP menolak keras pengajuan hak angket tersebut.

"Kami akan memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh anggota dewan PPP yang tercatat membubuhkan tanda tangan dan ini akan kami lakukan tanpa kecuali, termasuk mau Pak Dimyati (Dimyati Natakusumah, Sekjen DPP PPP kubu Djan Faridz) atau siapa pun juga," kata Rommy, saat dijumpai di sela Rakornas PPP, di Serang, Banten, Selasa (17/3/2015). 

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. Namun, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar Al-Habsy wacana itu belum dibahas di dalam koalisi. 

"Diomongin saja belum, gimana sih. Ini kan baru wacana dialog-dialog. Bambang Soesatyo ngomong, ini ngomong. Baru wacana, ntar kita duduk lagi," ujar Aboebakar di Jakarta, Sabtu (14/3/2015). (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News