KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan global terhadap sektor energi Rusia kian memanas setelah Uni Eropa (UE) mengesahkan paket sanksi ke-20. Dalam dokumen resmi tersebut, nama terminal minyak di Indonesia turut terseret dalam daftar infrastruktur yang dikaitkan dengan aktivitas perdagangan minyak Rusia.

Uni Eropa memasukkan 36 entitas Rusia serta 46 kapal tambahan ke dalam daftar larangan akses pelabuhan, sehingga menjadi total 632 kapal. Menariknya, paket sanksi kali ini secara spesifik mencantumkan"Karimun Oil Terminal di Indonesia sebagai pelabuhan negara ketiga yang dikaitkan dengan shadow fleet dan dugaan penghindaran batas harga minyak Rusia, bersanding dengan pelabuhan Murmansk dan Tuapse di Rusia.

Merespons hal tersebut, PT Oil Terminal Karimun (OTK) memberikan klarifikasi resmi mengenai penerbitan Peraturan Dewan (UE) 2026/506 tanggal 23 April 2026 tersebut. Manajemen OTK menilai perlu adanya pelurusan posisi hukum dan faktual karena referensi terhadap terminal di Indonesia tersebut telah banyak disalahartikan oleh berbagai pihak.

Baca Juga: Paragon Karya (PKPK) Akuisisi Bisnis Angkutan Laut Rp 890 Miliar, Ini Tujuannya

"OTK mengklarifikasi sejak awal bahwa baik PT Oil Terminal Karimun maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini," tulis manajemen OTK dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (28/4/2026).

Manajemen menekankan bahwa referensi yang dimaksud dalam dokumen Uni Eropa hanya berkaitan dengan daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran yang berkaitan dengan pelabuhan. Pihaknya, menegaskan status hukum perusahaan tetap bersih dari penetapan sanksi entitas secara langsung.

Lebih lanjut, OTK menyatakan bahwa Karimun Oil Terminal, Indonesia bukanlah nama hukum terdaftar perusahaan maupun sebutan korporasi resmi mereka. Penulisan tersebut dianggap tidak boleh diartikan sebagai penunjukan PT Oil Terminal Karimun sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi.

Meski demikian, manajemen menyatakan keberatan atas pencantuman referensi tersebut dalam dokumen UE. Referensi tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi perusahaan serta aktivitas bisnis sah yang dilakukan di bawah yurisdiksi dan kerangka regulasi Indonesia.

Baca Juga: Brantas Abipraya Kebut Proyek Sekolah Rakyat, Ribuan Pekerja Dikerahkan

"PT Oil Terminal Karimun dengan tegas menolak segala tuduhan bahwa pihaknya telah secara sengaja terlibat dalam pengelakan sanksi, aktivitas armada bayangan," tegas manajemen OTK.

Sebelumnya, Uni Eropa menyepakati paket sanksi ke-20 terhadap Rusia sebagai upaya menekan pendanaan perang di Ukraina. Dalam kebijakan terbaru ini, untuk pertama kalinya satu infrastruktur pelabuhan di Indonesia, yakni Terminal Minyak Karimun, masuk dalam daftar sanksi karena dinilai terkait dengan ekosistem armada bayangan (shadow fleet) minyak Rusia.

Sanksi baru ini berfokus untuk mencegah upaya penghindaran (circumvention) dan mencakup langkah-langkah tegas di sektor energi. Komisi Uni Eropa menyebutkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari pengaktifan alat "anti-penghindaran" untuk pertama kalinya guna menekan pendapatan Rusia dari ekspor minyak.

"Larangan infrastruktur pelabuhan: Dua pelabuhan Rusia (Murmansk dan Tuapse) serta untuk pertama kalinya satu pelabuhan di negara ketiga (Terminal Minyak Karimun di Indonesia) dimasukkan dalam daftar sanksi karena terkait dengan armada bayangan dan upaya menghindari batas harga minyak," tulis pernyataan resmi Uni Eropa pada Kamis (23/4/2026).

Selain menyasar pelabuhan, Uni Eropa juga memperketat pengawasan terhadap ekosistem armada bayangan dengan menambah 36 entitas baru ke dalam daftar sanksi sektor energi. Entitas ini mencakup seluruh rantai sektor mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga transportasi minyak. Sebanyak 46 kapal tambahan juga dilarang masuk pelabuhan dan tidak boleh menerima layanan.

Paket sanksi ini juga mengatur pengetatan penjualan kapal tanker dari Uni Eropa agar tidak jatuh ke tangan Rusia. Penjual diwajibkan melakukan uji tuntas (due diligence) dan mencantumkan catatan "tidak untuk Rusia" dalam kontrak. Tak hanya itu, Uni Eropa mulai melarang layanan perawatan kapal LNG serta kapal pemecah es milik Rusia.

"Paket ini memberikan tekanan tambahan kepada Rusia agar mau terlibat dalam perundingan dan melakukannya dengan syarat yang dapat diterima oleh Ukraina. Setiap hari serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil Ukraina terus berlanjut, itu berarti penderitaan rakyat Ukraina juga terus bertambah," pungkas Komisi Uni Eropa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News