KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menyampaikan masukan terkait rencana Kementerian Koordinator Perekonomian yang berencana menerbitkan kebijakan pangan mulai hulu hingga hilir pada Maret mendatang. Berly Martawardaya, Ekonom Universitas Indonesia menyebut, Kemenko Perekonomian bisa memulai dengan mengatur manajemen stok yang baik. Terutama soal pencatatan produksi riil.

"Tidak dengan model proyeksi seperti sekarang. Kemudian dari sana bisa ditetapkan target produksi realistis hingga 2019, tetapkan berapa tingkat produksi dan harga yang memang perlu impor," kata Berly kepada KONTAN, Minggu (29/10).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan fungsi menajemen stok juga dapat diperkuat dari Badan Pangan yang mengatur pasokan dari hulu ke hilir termasuk soal harga. "Sampai sekarang Badan Pangan belum didirikan padahal bisa jadi solusi kenaikan harga musiman," katanya, Minggu (29/10).

Selain Badan Pangan, revitalisasi Satgas Pangan, dan instrumen early warning system juga dibutuhkan agar menjaga inflasi di daerah. "Jika ada harga pangan yang naik tidak wajar segera diambil tindakan dengan mengadakan koordinasi pasokan dengan pemda lainnya," lanjut Bhima.

Sistem manajemen stok ini, menurut Bhima, juga memperhitungkan jumlah impor pangan, termasuk memperketat pengawasan lantaran sistem perizinan impor saat ini dinilai masih memungkinkan terjadinya permainan di level birokrat.

Untuk meminimalisir penyelewengan, Berly mengusulkan agar rantai distribusi pangan dipangkas. Cara-cara modern seperti menggunakan jasa perusahaan patut dicoba. "Intinya potong jalur distribusi, buat mekanisme agar petani bisa langsung jual ke konsumen atau minimal grosir. Sekarang juga sudah ada start-up seperti TaniHub, eFishery yang potong middleman," papar Berly.

Sebelumnya dalam wawancara khusus dengan KONTAN, Rabu (25/10), Menko Darmin Nasution menyebut meski inflasi masih terjaga namun belum ada kebijakan jangka panjang yang mengatur soal pangan. "Kita terus terang merasa kebijakan mengenai pangan walaupun inflasi cukup baik perlu fondasi yang lebih jangka panjang," katanya.

Darmin melanjutkan, kebijakan tersebut intinya akan berupaya untuk singkronisasi antara produksi, kebutuhan, dan impor.

"Di pangan itu ada yang sebetulnya belum terlalu settle antara produksi dan kebutuhan dan versus impor. kita ingin supaya ada mekanisme yang lebih settle, tidak terlalu ad hoc," lanjutnya.

Saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan beberapa komoditas dipastikan akan disusun kebijakannya terkait hal tersebut. "Gula, dan jagung. Yang lainnya saya konfirmasi dulu," kata Musdhalifah kepada KONTAN, Minggu (29/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini