KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyarankan beberapa hal agar insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat benar-benar bermanfaat bagi dunia usaha.

Lebih lanjut, Shinta bilang di akhir tahun buku 2020 nanti apabila perusahaan mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh), maka lebih baik otoritas pajak memberikan kebijakan khusus dengan mengompensasi ke tahun pajak berikutnya.

Tujuannya, untuk menghindari terlalu banyak energi terkuras untuk pemeriksaan.

Banyak Mitra Ojol Daerah Tolak Komisi Berubah: Skema 20% Lebih Bermanfaat

Kemudian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat juga mulai memasukkan relaksasi skema yang memungkinkan waktu angsuran seperti kelonggaran periode pembayaran per beberapa bulan sekali.

Baca Juga: Penyebab rendahnya penyerapan insentif perpajakan

Shinta menegaskan, kunci keberhasilan pemulihan ekonomi bergantung pada konsumsi masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pemetaan, barang/jasa tertentu yang sering dan paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

“Katakanlah barang yang ada di supermarket, yang bisa diberikan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% tapi memang bentuknya merupakan temporary incentive,” kata Shinta kepada Kontan.co.id, Sabtu (3/10).

Shinta menambahkan, di sisi tiga bulan dan tahun depan yang masih dihadapkan pada ketidakpastian, sekiranya pemerintah dapat merespons kebutuhan insentif perpajakan dengan kondisi sektor masing-masing dunia usaha.

“Insentif pajak untuk spesifik sektor usaha seperti otomotif sangat baik. Mungkin bisa juga dilakukan untuk sektor lain seperti mal hotel dan lain-lain,” ujar Shinta.

Baca Juga: Penyerapan anggaran insentif pajak masih minim, ini penyebabnya

Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.