KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023 sebesar Rp 9,33 triliun. Adapun dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan PMN yang diterima tersebut kemudian dikombinasikan dengan penerbitan surat utang sehingga perseroan dapat menyalurkan pembiayaan KPR FLPP dengan nilai sebesar Rp 21,64 triliun.
"Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, SMF juga berperan aktif dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, dimana SMF melakukan leverage atas PMN yang diterima," kata Ananta beberapa waktu lalu. Baca Juga: Dukung Pembiayaan Sektor Perumahan, SMF Telah Salurkan Rp 103,75 Triliun Sejak 2005 Dalam pelaksanaanya, Ananta menyebut pihaknya bekerjasama dengan BP Tapera untuk menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur. Dari seluruh dana yang dialirkan, SMF mencatat telah membiayai kurang lebih 2 juta debitur KPR, termasuk KPR Program FLPP yang terbagi atas 85,11% wilayah barat, 13,91% wilayah tengah, dan sebesar 0,59% untuk wilayah timur. Selain untuk melancarkan program KPR FLPP, Ananta menjelaskan pihaknya juga aktif dalam menjalankan beberapa inisiatif strategis seperti Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh. "Untuk Program Pembiayaan Homestay di tahun 2023 SMF bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dalam merealisasikan penyaluran pembiayaan untuk 5 desa wisata yang terdiri dari 28 debitur," jelas Ananta. Baca Juga: Sarana Multigriya Finansial (SMF) Bukukan Kenaikan Laba 11% pada 2023 Tercatat realisasi aliran dana dari Program Pembiayaan Homestay jika diakumulasikan sejak 2019 hingga Desember 2023 mencapai Rp 13,59 miliar untuk 183 homestay di 21 desa wisata binaan. Adapun rincian desa tersebut adalah Desa Nglanggeran, Desa Samiran, Desa Kuta, Desa Pagerharjo, Desa Kemuning, Desa Mertak, Desa Sarongan, Desa Sukajaya, Desa Tamansari, Desa Bangsring, Desa Sembalun, Desa Wringin Putih, Desa Tete Batu, Desa Paputungan, Desa Palaes dan Desa Pahawang, Desa Botubarani, Desa Bongo, Desa Hilisimaetano, Desa Salenrang, dan Desa Hargotirto. Sementara untuk realisasi program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh di tahun 2023, Ananta menuturkan pihaknya berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan sudah merenovasi 115 rumah yang tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp6,15 miliar. Renovasi itu dilakukan di 5 lokasi yaitu di Talumolo Gorontalo, Sukaraja Prabumulih, Makassar Timur Ternate, Oesapa Kupang, dan Teluk Pandeglang. Baca Juga: PMN untuk 7 BUMN dengan Total Rp 37,28 Triliun Cair di Penghujung Tahun 2023