KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI menemui sejumlah pihak yang terdampak virus corona, mulai dari pengusaha hingga buruh.

Satgas Covid-19 DPR ingin mendengar masalah yang mereka rasakan, terutama menghadapi new normal yang rencananya diterapkan mulai pekan depan. “Saya sudah dengar semuanya hari ini dari dunia usaha dan serikat pekerja,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Koordinator Satgas Covid-19 DPR dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Menurut Dasco, DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi new normal.“Apakah sudah siap bila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, dan diganti new normal.  Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Satgas Covid-19 DPR berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para stakeholder, termasuk kelompok buruh. “Saya putuskan, kami buat rapat konsultasi gabungan dengan kementerian dan instansi terkait. Rabu atau Kamis depan. Sebelum new normal pokoknya,” kata dia.

Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan new normal, justru para pihak terkait banyak yang belum siap..“Di hotel saja, mereka minta protokol kesehatan ribet. Misal bagaimana makan buffet dan sendoknya. Enggak mungkin kan, tamu hotel pakai sarung tangan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang.  Tak cuma soal tak bisa bekerja karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun juga karena jaminan kesehatan.

“Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai,” kata Said Iqbal.

Ketakutan buruh karena sejumlah peristiwa, termasuk adanya buruh yang meninggal di tempat kerja karena Covid-19. “Mereka berbaur di kantin dan angkutan umum,” ujarnya.

Said meminta DPR mendesak pemerintah untuk meliburkan buruh yang kini masih bekerja atau protokol kesehatannya diperketat. Selain itu, Said bilang kecemasan soal PHK juga terjadi karena sudah jutaan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja. Saat ini, sejumlah industri bakal melakukan PHK bila bahan baku impor untuk industri tak ada lagi. Salah satunya adalah industri otomotif.

Rugi Rp 1.000 triliun

Sebelumnya, keluhan juga ditampung Satgas Covid-19 DPR dari para pengusaha di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Menurut Ketua Kadin Rosan Roeslani, urusan protokol kesehatan dan stimulus menjadi hal yang dicemaskan pengusaha.

“Kami sudah rugi Rp 1.000 triliun dalam 2,5 bulan. Pemulihan masih 5-6 bulan, berapa lagi yang mesti hilang?” katanya.

Rosan menilai, stimulus penting diberikan pemerintah kepada swasta tak cuma untuk BUMN. Selain itu, langkah mencetak uang juga bisa membantu para pelaku usaha. “Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kita ini enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tapi mengganti uang yang hilang,” ujarnya.

Sebelumnya dalam satu bulan terakhir, Rosan dan sejumlah pengusaha serta ekonom, menilai pemerintah perlu meminta Bank Indonesia (BI) mencetak uang untuk membantu stimulus dunia usaha. “Tidak akan ada penambahan inflasi. Hanya mengganti uang yang hilang,” kata Rosan.

Terhadap keluhan pengusaha dan buruh, Dasco menilai, DPR mesti segera menggelar rapat. Lewat rapat itu, DPR akan mengajak pemerintah mencari jalan keluar supaya roda ekonomi berjalan, dan kesehatan juga terjaga di masa pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Fahriyadi .