KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Satgas bakal fokus untuk meningkatkan investasi dan nilai tambah energi.

Hal ini disampaikan dalam rapat perdana Satgas pada Jumat, 17 Januari 2025.  Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam, Bahlil menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri dan ketahanan energi sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

“Rapat ini bertujuan merumuskan langkah strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi harus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah yang sepenuhnya dikelola di dalam negeri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1).

Haji Robert dan NHM Peduli Terbangkan Pasien Jantung ke Jakarta untuk Pengobatan

Baca Juga: Menteri ESDM Dorong Perbankan Salurkan Kredit Hilirisasi

Bahlil menerangkan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi dibentuk untuk menjalankan mandat lima tahun ke depan dengan fokus meningkatkan investasi sektor energi serta meminimalkan ketergantungan terhadap impor, terutama pada sektor yang memberikan kontribusi strategis bagi ekonomi nasional.

Pada rapat tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk hilirisasi energi. Beberapa langkah utama di antarany pemanfaatan biodiesel. 

Pasalnya, Indonesia saat ini telah memproduksi biodiesel B40 dan menargetkan implementasi B50 pada tahun 2025.

Peningkatan ini membutuhkan metanol dan etanol sebagai campuran utama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan membangun pabrik metanol berbasis gas di Bojonegoro dan pabrik etanol berbasis tanaman tebu di Jawa dan Merauke.

Baca Juga: Masih Jadi Kendala, Pengusaha Smelter Minta Satgas Hilirisasi Pangkas Perizinan

“Semua proses akan dilakukan di dalam negeri agar nilai tambahnya tidak jatuh ke pihak asing,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil bilang konsumsi LPG domestik mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi produksi dalam negeri baru sekitar 1,4 juta ton. Sisanya, sekitar 6–7 juta ton, masih diimpor.

Untuk itu, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembangunan fasilitas LPG berbasis gas C3 dan C4 dengan kapasitas 1,7 juta ton untuk mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas jaringan gas (jargas) ke rumah tangga untuk menekan penggunaan LPG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News