JAKARTA.Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Hukum dan Peradilan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait beberapa pengaduan yang banyak masuk, salah satunya terkait kasus dugaan mafia pajak."Beberapa pengaduan yang masuk dikordinasi terkait putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas nama Gayus HP Tambunan," kata Denny Indrayana, Sekjen Satgas Mafia Hukum dan Peradilan, (26/3). Dijelaskan oleh Denny bahwa MA sudah proaktif melakukan pemeriksaan terhadap Mejelis Hakim pemutus dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pimpinan MA juga sudah mendapat salinan putusan dan sedang mempelajari kembali, jelasnya.Pada pertemuan ini, dihadiri oleh Ketua MA Harifin Tumpa, Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong, dan juga juru bicara MA Hatta Alli. Sementara itu dari Satgas terdiri Sekjen Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Selain membahas soal kasus pajak Gayus HP Tambunan. Satgas juga mengkoordinasikan terkait pengadilan pajak. Supaya sistem pengadilan pajak dapat lebih baik. Satu terkait reformasi birokrasi ditubuh MA.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Satgas Koordinasi dengan MA Soal Gayus
JAKARTA.Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Hukum dan Peradilan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait beberapa pengaduan yang banyak masuk, salah satunya terkait kasus dugaan mafia pajak."Beberapa pengaduan yang masuk dikordinasi terkait putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas nama Gayus HP Tambunan," kata Denny Indrayana, Sekjen Satgas Mafia Hukum dan Peradilan, (26/3). Dijelaskan oleh Denny bahwa MA sudah proaktif melakukan pemeriksaan terhadap Mejelis Hakim pemutus dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pimpinan MA juga sudah mendapat salinan putusan dan sedang mempelajari kembali, jelasnya.Pada pertemuan ini, dihadiri oleh Ketua MA Harifin Tumpa, Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong, dan juga juru bicara MA Hatta Alli. Sementara itu dari Satgas terdiri Sekjen Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Selain membahas soal kasus pajak Gayus HP Tambunan. Satgas juga mengkoordinasikan terkait pengadilan pajak. Supaya sistem pengadilan pajak dapat lebih baik. Satu terkait reformasi birokrasi ditubuh MA.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News