BEKASI. Marthen Boiliu (39) akhirnya memenangkan gugatannya terhadap Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi (MK). Satpam tersebut seorang diri menggugat negara berkat inspirasi yang diperolehnya dari pengalaman Yusril Ihza Mahendra, seorang pengacara yang selama ini berhasil memenangkan banyak perkara di MK.

"Saya sering baca perkara yang ditangani prof Yusril dan putusan-putusan perkaranya," ujar Marthen di kediamannya, Jalan Wibawa Mukti RT 01 RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Sabtu (21/9/2013).

Pria kelahiran Kupang, 11 November 1974 ini pun kagum kepada Yusril. Menurutnya, sosok Yusril merupakan pengacara sekaligus ahli hukum tata negara yang cerdas. Bagi Marten, tulisan-tulisan Yusril dalam bentuk buku atau jurnal menjadi masukan yang berharga.

"Saya baca semua tulisan pak Yusril dan buku-buku lainnya saat ada kesempatan atau waktu lowong," kata Marthen.

Selain tulisan Yusril, suami dari Ester Fransiska (38) tahun ini mengaku mendapat angin segar dari pakar hukum tata negara, Margarito Kamis dan A Masyhur Effendi. Keduanya membantunya secara sukarela dengan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan.

"Pendapat hukum pak Margarito tajam, lalu prof Masyhur juga. Saya sangat berterima kasih kepada beliau-beliau ini yang secara sukarela mau membantu saya," ucap Marthen.

MK mengabulkan permohonan Marthen Boiliu, eks petugas satpam PT Sandhy Putra Makmur, yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2 Juli 2009. Marthen bekerja sejak 15 Mei 2002.

Atas PHK tersebut, Marthen belum menerima pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak dari perusahaan tempatnya bekerja. Padahal, pesangon dan hak lain itu diatur dalam Pasal 163 Ayat (2) juncto Pasal 156 Ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan.

Marthen baru mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, penghargaan, dan penggantian hak itu pada Juni 2012. Akan tetapi, ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pesangon hanya bisa dituntut dua tahun setelah PHK mengakibatkan Marthen tidak dapat mengajukan tuntutan.

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan, hak pemohon untuk menuntut upah merupakan hak yang timbul karena pemohon melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja. Sama halnya dengan perlakuan terhadap hak kepemilikan terhadap benda, hak tersebut perlu dilindungi hingga si pemilik hak menyatakan melepaskan haknya.

Atas putusan tersebut, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Hamdan, MK tidak dapat membatalkan pasal tersebut secara keseluruhan. Perundingan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah pun didorong untuk memperoleh titik temu, termasuk soal upah. (Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan