KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap kawasan konservasi laut baru di satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Presiden Prabowo bertambah 1,07 juta hektare (Ha).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menjelaskan kawasan konservasi bagian dari upaya percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030. Hal tersebut seiring dengan visi jangka panjang 30×45 atau 30% laut RI terlindungi pada 2045.

Dengan demikian, luasan kawasan konservasi saat ini tercatat sudah mencapai 30,99 juta hektare.

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

"Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan)," jelas Koswara dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025).

Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran: MAKI Sebut Pemberantasan Korupsi Belum Menggembirakan

Adapun, perluasan kawasan konservasi tahun ini meliputi wilayah Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta.

Dia menyebut langkah itu ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan.

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung menjelaskan melalui sistem EVIKA, pohaknya secara berkelanjutan memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut di Indonesia.

Dalam rinciannya, ada tahun 2024 sebanyak 13 kawasan (11%) telah mencapai kategori berkelanjutan, antara lain Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.

Baca Juga: Cek Kembali Asta Cita dan Janji Kampanye dalam Rangka Setahun Prabowo-Gibran

“Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kemenkeu, KLHK, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia. Pendanaan bersumber dari APBN/DAK, APBD, BLU/BLUD, serta dukungan internasional dari GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News