KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor sawit Indonesia berpotensi tak bisa masuk pasar Uni Eropa setelah kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) diterapkan pada awal tahun depan. 

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, hingga kini negosiasi dampak dari EUDR terhadap komoditas unggulan Indonesia ini masih berjalan. 

Pemerintah juga memastikan isu ini bisa diakomodasi dalam perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang saat ini berjalan. 

"Tapi memang kami belum mendapatkan komitmen kongkret terkait isu ini (EUDR), tapi ini memang tak muadah," jelas Djatmiko dalam konferensi pers dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/9). 

Baca Juga: Perundingan IEU-CEPA Alot, Isu UU Anti Deforestasi Uni Eropa Jadi Penghambat Utama

Djatmiko menilai negosiasi EUDR dalam IEU CEPA masih alot. Pasalnya, Uni Eropa memiliki komitmen kuat terkait isu deforestasi. Sementara, Indonesia juga berharap komoditas terdampak seperti sawit tetap bisa masuk market Uni Eropa. 

"Sekali lagi ini masih belum ketemu dan saya belum bisa memprediksi kedepan," ujarnya. 

Perundingan IEU-CEPA sendiri sudah berlangsung selama 9 tahun dan telah mencapai putaran ke-19. Namun, dengan adanya isu-isu seperti EUDR, perundingan ini diperkirakan akan molor dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada September tahun ini. 

Kebijakan EUDR bertujuan untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak langsung pada komoditas ekspor utama Indonesia, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu, yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia, mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor penting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat