KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut upaya pemerintah menerbitkan 10 Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2019 dapat mengancam likuiditas. Alasannya, imbas penerbitan SBN ritel ini akan memicu terjadinya perebutan dana masyarakat antara perbankan dengan pemerintah.

"Memang cukup berat tahun ini, karena bond yang diterbitkan pemerintah ini bunganya lebih tinggi dibandingkan bunga deposito, dari sisi pajak juga lebih murah 15%," katanya di sela Diskusi Indef, Rabu (30/1) di Jakarta.

Di lain sisi, langkah makroprudensial yang dilakukan bank sentral, misalnya aktivasi termin repo reguler, dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dinilainya juga merupakan solusi jangka pendek.

"GWM dan repo itu solusi jangka pendek, jangka panjangnya memang pasti berasal dari dana masyarakat. Jadi memang harus ada kesepakatan antara pemerintah dan perbankan agar tidak rebutan dana," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja bilang memang terjadi peralihan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tiap pemerintah merilis SBN ritel.

"Kami juga salah satu mitra distribusi penjualan SBN ritel, yang setidaknya kami bisa menjual hingga Rp 2 triliun. Nah setiap itu pula setidaknya 30% DPK dikanibalkan," sambung Jahja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi