KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 17 Maret 2021 realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 365,38 triliun. Angka tersebut naik 84% dari pencapaian di periode sama tahun lalu.

Pencapaian tersebut tertuang dalam laporan DJPPR yang berjudul Government Securities Management. Sehingga, sisa penerbitan SBN di tahun ini tinggal Rp 841,92 triliun dari outlook akhir tahun yang ditetapkan oleh pemerintah sejumlah Rp 1.207,3 triliun.

Adapun secara rinci, dari total penerbitan SBN di periode akhir kuartal I-2021 itu terbagi dalam dua jenis utang antara lain surat utang negara (SUN) tercatat sebesar Rp 293,98 dan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 71,5 triliun.  

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan penerbitan SBN ke depan tentunya akan mencermati kondisi perekonomian. Untuk saat ini, Luky bilang ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, pengurangan target lelang SBN domestik di bulan Februari dan Maret tahun ini. Kedua, optimalisasi penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020. Ketiga, pergeseran penarikan utang valas, baik SBN valas maupun pinjaman program dengan memanfaatkan peluang di pasar global. Keempat, dukungan peran Bank Indonesia (BI) sebagai stand-by buyer SBN. 

Baca Juga: Pemerintah lelang enam seri sukuk pada Selasa pekan depan, target indikatif Rp 12 T

Luky menegaskan pembiayaan utang tentu akan mengedepankan asas kehati-hatian, meski ruang defisit fiskal tahun ini masih dibuka lebar. “Blended financing dan mengoptimalkan instrumen pembiayaan utang yang memiliki biaya yang lebih murah, menjadi prioritas untuk dikerjakan,” kata Luky kepada Kontan.co.id, Jumat (19/3).

Sementara itu, lelang SBN ke depan diyakini masih moncer, meski yiled SBN tenor sepuluh tahun naik 7,3 basis poin ke 6,825% pada Jumat (19/3). Hal tersebut seiring dengan peningkatan yield US Treasury. Luky berharap volatilitas pergerakan US Treasury bersifat sementara, sehingga mulai kuartal II-2021 diharapkan akan mulai lebih stabil. 

Secara umum, Luky menambahkan pembiayaan APBN tahun ini disusun dan dilaksanakan dengan strategi yang oportunistik, terukur, dan prudent. Langkah yang diambil pemerintah yaitu mengoptimalkan pembiayaan baik utang maupun nonutang.  

Dari sisi pembiayaan utang berasal dari penerbitan SBN baik dalam mata uang rupiah maupun valas, konvensional dan sukuk, serta pemanfaatan pinjaman bilateral dan multilateral. Selain itu pembiayaan melalui optimalisasi SILPA. “Dengan demikian pemerintah optimis pembiayaan APBN 2021 akan berjalan sesuai harapan dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Luky.

Selanjutnya: Investor institusi bisa menggairahkan pasar uang Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo