JAKARTA. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengaku, sempat menghubungi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016.

Saat itu, pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudoyono-Sylviana Murni sedang menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia (PBNU).

Dalam sambungan telepon tersebut, SBY menyampaikan harapannya untuk bertemu Ma'ruf Amin, membicarakan hal-hal seputar dunia Islam. SBY mengklaim, berkepentingan untuk membicarakan hal tersebut karena dirinya saat ini berstatus wise person di Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Peran kami adalah memberikan nasihat dan pandangan kepada OKI, tentang bagaimana kita mengelola permasalahan Islam sedunia di Timur Tengah, Rohingya dan banyak lagi," ujar SBY dalam pernyataannya di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Oleh karena itu, ia menyebut, tuduhan terhadap dirinya membicarakan soal dukungan untuk Agus-Sylvi dengan Ma'ruf Amin tidak benar.

"Kalau pak Ma'ruf Amin saya dengar (di persidangan mengatakan) tidak ada pertemuan langsung saya dengan pak SBY, pertemuan langsung dengan pak SBY yang berkaitan dengan tugas kami MUI, untuk mengeluarkan pendapat keagamaan," kata SBY.

Dalam pernyataannya, SBY menyebut, kedatangan Agus-Sylvi menemui para pengurus PBNU, termasuk Ma'ruf Amin dan ketua PBNU Said Aqil Siraj untuk memohon doa restu. Kehadiran Ma'ruf Amin dalam pertemuan tersebut sebagai pengurus PBNU, dan bukan sebagai ketua MUI.

"Kalau dibangun opini gara-gara percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU dan PP Muhammadiyah, maka pendapat keagamaan MUI dikeluarkan (untuk Ahok), tanyakan saja kepada MUI," kata SBY.

Pembicaraan lewat telepon antara SBY dan Ma'ruf Amin berbuntut terhadap tuduhan yang dilontarkan kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Ma'ruf Amin. Pada persidangan kasus dugaan penodaan agama, Selasa (31/1), tim kuasa hukum Ahok mempertanyakan soal komunikasi telepon antara Ma'ruf dan SBY pada 7 Oktober 2016, termasuk soal terbitnya fatwa MUI.

Seperti diketahui, MUI mengeluarkan keputusan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama akibat ucapannya soal surat al Maidah ayat 51.

Namun, dalam sidang tersebut, Ma'ruf Amin menyangkal tuduhan itu. Sementara, tim kuasa hukum Ahok menegaskan punya bukti, termasuk bukti telepon.

(Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini