JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya terganggu dengan sejumlah manuver yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PKS menilai menolak kebijakan kenaikan harga BBM adalah bentuk rasa cinta kepada rakyat. Sebaliknya, menaikkan BBM adalah kebijakan yang tidak mencintai rakyat. "Saya mendengar statemen yang keras-keras ditujukan kepada saya pribadi. Saya sampaikan kepada saudara, tidak ada yang senang ketika kebijakan kenaikan BBM ini harus kita ambil. Saya berharap jangan terlalu mudah mengklaim bahwa mereka mencintai rakyat, kami semua mencintai rakyat. Kita semua berpikir, mencari solusi, mengembangkan kebijakan, itu semua adalah untuk rakyat," ujar SBY usai memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (12/6). SBY mengatakan telah mengetahui dalam beberapa hari terakhir ini ada gerakan-gerakan penolakan kenaikan BBM. Gerakan tersebut ada yang berasal dari unsur masyarakat, tapi juga ada yang berasal dari unsur partai politik. Menurut presiden hal itu sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kendati demikian, SBY juga memiliki hak dan kewaiban menjelaskan kebijakannya yang tidak populer itu kepada rakyat.
SBY: bukan cuma PKS yang cinta rakyat
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya terganggu dengan sejumlah manuver yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PKS menilai menolak kebijakan kenaikan harga BBM adalah bentuk rasa cinta kepada rakyat. Sebaliknya, menaikkan BBM adalah kebijakan yang tidak mencintai rakyat. "Saya mendengar statemen yang keras-keras ditujukan kepada saya pribadi. Saya sampaikan kepada saudara, tidak ada yang senang ketika kebijakan kenaikan BBM ini harus kita ambil. Saya berharap jangan terlalu mudah mengklaim bahwa mereka mencintai rakyat, kami semua mencintai rakyat. Kita semua berpikir, mencari solusi, mengembangkan kebijakan, itu semua adalah untuk rakyat," ujar SBY usai memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (12/6). SBY mengatakan telah mengetahui dalam beberapa hari terakhir ini ada gerakan-gerakan penolakan kenaikan BBM. Gerakan tersebut ada yang berasal dari unsur masyarakat, tapi juga ada yang berasal dari unsur partai politik. Menurut presiden hal itu sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kendati demikian, SBY juga memiliki hak dan kewaiban menjelaskan kebijakannya yang tidak populer itu kepada rakyat.