JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian serius terhadap pemilihan calon presiden 2014 mendatang. Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di Kementerian Perindustrian, Sabtu (3/8), SBY mengingatkan para capres agar tidak mengumbar janji surga yang tidak realistis saat berkampanye. Pasalnya, hal itu bisa membohongi masyarakat dan tidak logis.

"Saya hanya berharap, sebagai incumbent, janji kampanye itu betul-betul rasional dan menawarkan sesuatu yang realistis dan dapat dicapai. Jangan terlalu populis, karena (janji) itu akan tidak mudah dicapai," tutur SBY, Sabtu (3/8).

Contohnya, kata SBY, ada capres yang berpidato saat kampanye menjanjikan bahwa kalau dia terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini, akan membuat pertumbuhan ekonomi dua digit dan atau minimal 10%.

Selain itu, menjanjikan bahwa nilai tukar rupiah akan diturunkan menjadi Rp 7.000 atau Rp 8.000 per US$, biaya pendidikan dan kesehatan untuk rakyat miskin akan dibuat gratis.

Kemudian capres tersebut menjanjikan, pemerintah tidak akan melakukan impor kebutuhan pokok lagi karena semua kebutuhan masyarakat akan tercukupi.

Begitu pula dengan praktik korupsi, dijanjikan tidak bisa akan terjadi lagi. Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia akan dilakukan secara serentak dan sebagainya. "Mendengar janji itu, pendengarnya bisa tepuk tangan sampai satu jam," imbuh SBY.

Namun, lanjut Ketua Umum Partai Demokrat ini, janji semacam itu tidak realistis. Memang ia mengaku, tidak ada capres yang akan menyampaikan janji surga se-ekstrim itu, tetapi ada yang mendekati contoh tersebut. Karena itu, SBY mengingatkan agar para capres bersaing secara sehat dan menyampaikan janji yang realistis saja.

"Janji itu harus achievbale, jernih dan tidak memberikan angin surga bahwa evertyhing will be fine," imbuhnya.

SBY berharap, agar calon presiden masa mendatang betul-betul bisa memahami keadaan Indonesia, mengerti situasi dunia dan korelasi hubungan timbal baliknya.

Presiden mendatang juga harus memahami betul pencapaian yang telah diraih pemerintah sebelumnya setidaknya sejak krisis moneter 1998 hingga saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan