JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini menggelar rapat terbatas, soal rancangan Undang-undang (RUU) pemerintahan daerah (Pemda). Menurut SBY keberadaan RUU ini sangat penting, untuk mempertegas alur konsep negara Indonesia, yang berbentuk kesatuan tetapi juga menganut sistim otonomi daerah.

Keberadaan RUU ini juga merupakan hasil evaluasi pemerintahan SBY selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan sistim pemerintahan baik di pusat maupun didaerah.

Salah satunya adalah menerapkan prinsip reward and punishment terhadap kepala daerah yang berprestasi, dan yang berkinerja buruk. "Bukan rahasia umum lagi, dirasakan banyak hal yang memghambat jalannya pemerintahan yang efektif," ujar SBY, Rabu (17/9).

SBY bilang, dengan sistem yang dianut selama ini, presiden tidak bisa bertindak jika ada kepala daerah yang berkinerja buruk. Presiden baru bisa memberhentikan seorang kepala daerah jika Ia terlibat kasus hukum.

Kebaradaan RUU Pemda ini juga merupakan salah satu hal yang mengaweali hadirnya RUU Pemilihan kepala daerah. Akhir-akhir ini sejumlah pihak menentang keberadaan RUU Pilkada, yang mengusulkan pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Padahal, sejak tahun 2004 setiap pemilihan kepala daerah selalu dilakukan secara langsung. Inilah, yang memicu pertentangan sejumlah pihak.

Sebagai informasi, ratas dimulai sejak pukul 10.30 WIB, dan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet indonesia bersatu jilid II. Pelaksanaan ratas ini terlambat sekitar setengah jam, dari jadwal yang sehatusnya dilakukan pukul 10.00 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto