JAKARTA. Niatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggusur partai politik yang tak loyal dari koalisi pemerintahan makin kentara. SBY berusaha mengambil hati sejumlah partai yang selama sering berseberangan dengan kubunya agar masuk koalisi. Selain mendekati PDI-Perjuangan, SBY juga tengah mendekati Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, ada beberapa elite Demokrat yang menawarkan Gerindra bergabung dalam Koalisi. Namun, Gerindra belum memutuskan menerima atau tidak karena tak ingin hanya menjadi pelengkap Partai Demokrat.

Gerindra menyodorkan beberapa syarat kepada SBY selaku pimpinan koalisi. "Kami minta pemerintah memaksimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi pembangunan nasional," kata Muzani.

Apakah ini berarti Gerindra mengincar kursi Menteri BUMN dan Menteri Pertanian? Muzani mengelak. Secara diplomatis, Muzani menyatakan, jika SBY tidak bisa menerima syarat Gerindra maka partai ini menolak masuk koalisi pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Musthofa mengakui bahwa Demokrat sedang menjalin poros dengan Gerindra, dan sudah dilakukan sejak bergulir usulan hak angket pajak di DPR. "Soal masuk tidaknya ke koalisi pemerintah tergantung Presiden SBY," kata Saan.

SBY agaknya berkepentingan merangkul Gerindra dan PDIP bila ingin menyingkirkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi saat ini. Tanpa ada gandengan baru dari partai lain, besar kemungkinan SBY tidak berani membongkar koalisinya saat ini.

Selain merintis upaya koalisi baru, SBY juga terus menagih komitmen dari para partai pendukungnya. Bahkan kemarin SBY membatalkan rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat karena memilih bertemu dengan sejumlah pimpinan parpol.

Menurut Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, SBY secara maraton dan intensif sedang berkomunikasi dengan pimpinan parpol anggota koalisi. "Ini untuk memperjelas posisi mereka," kata Daniel.

Kendati sedang diserang, Golkar tidak mempersoalkan bila terlempar dari koalisi. "Kami siap saja kalau jadi oposisi," kata Wakil Ketua Golkar Priyo Budi Santoso.

Senada, Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta juga mengatakan partainya juga siap bila harus berseberangan dengan pemerintah.

Dia yakin, dukungan PKS terhadap pengajuan hak angket perpajakan maupun hak angket Century beberapa waktu lalu tak menyalahi kontrak koalisi pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini