JAKARTA. Sebuah terobosan penting dalam upaya menciptakan suasana kehidupan yang bebas diskriminasi Ras dan Golongan dicetuskan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden SBY.

Pada 14 Maret 2014, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu, dahulu mengatur bahwa istilah Tjina digunakan untuk mengganti istilah Tionghoa/Tiongkok.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Dengan Keppres 14 Maret 2014 yang dikeluarkan Presiden SBY ini, istilah China itu dihapus dan kembali ke istilah etnis Tionghoa. Tidak terbatas pada penyebutan etnis Tionghoa, penyebutan Republik Rakyat China juga diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

SBY seperti ditulis di Facebook-nya, beberapa jam lalu, mengatakan pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan HAM.

Sebab itu pula, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal-hal di atas menjadi pertimbangan keluarnya Keppres tersebut.

Ini tentu kabar gembira bagi saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Apalagi bagi mereka yang sudah lahir besar, dan bekerja dan mengabdi di bumi pertiwi Indonesia. Tentu tidak fair jika mereka masih di-stereotype-kan dengan penyebutan istilah etnis “China atau Cina”.

Keppres ini menjadi salah satu elemen penting dalam penghapusan diskriminasi tersebut. Jadi sejak saat ini, jangan panggil lagi saudara –saudara kita itu “china”…. (Hasanudin Aco)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News