JAKARTA. Berkaca dari kasus yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah untuk menghentikan praktik-praktik suap.

Menurutnya, pada kasus MK, seperti yang terjadi pada Akil, praktik tersebut merugikan rakyat dan mencederai demokrasi hasil pemilihan umum,  "Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik buruk seperti itu. Saya minta kalangan dunia usaha jangan juga mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan," tutur SBY dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (3/10). Menurut Presiden, selama ini, ia mengamati ada banyak bupati dan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati/wali kota dan pejabat daerah lainnya yang terjerat kasus korupsi. Baik itu dalam bentuk suap, gratifikasi dan menggarong uang rakyat dari APBD. Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah kepada daerah yang diseret ke pengadilan akibat praktik-praktik korupsi. Sementara itu, SBY juga meminta agar hakim MK dan hakim Mahkamah Agung (MA) netral dalam menghadapi sengketa pada pemilukada tahun depan. Sebab, tahun 2014, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi dengan memilih anggota legislatif dan Presiden beserta Wakil Presiden. "Tidak boleh ada keberpihakan kepada siapa pun yang sedang berkompetisi, lurus. Dan manakala ada urusan yang dibawa ke dunia pengadilan, maka MA dan MK harus memiliki sikap yang sama professional, netral dan lurus,” terang SBY. Seperti diketahui, Akil tertangkap tangan tengah melakukan transaksi suap dari seorang anggota DPR terkait hasil pemilu yang kasusnya tengah bergulir di MK. KPK kini tengah memeriksa Akil, dan sejumlah pihak yang ditangkap pada kejadian itu, untuk menetapkan status mereka dan proses hukum selanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: