JAKARTA. Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono mengaku telah menerima surat rekomendasi dari Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan dana bantuan sosial (bansos). SBY menerima surat rekomendasi tersebut Jumat pekan lalu. Dalam rekomendasi itu, KPK menyarankan pengelolaan anggaran bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial, tidak disebar melalui sejumlah Kementerian. KPK juga dalam surat itu melampirkan kajian, mengenai dana bantuan sosial sejak tahun 2012. Hasilnya ada peningkatan dana bansos setiap tahun yang rawan diselewengkan. Nah, menindak lanjuti surat tersebut, SBY membahasnya dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Selasa (1/4). "Saya setuju dan mendukung (rekomendasi KPK), nanti saya akan sampaikan respon pemerintah," ujar SBY, dalam sambutan sidang kabinet paripurna di kantornya.SBY juga bilang rekomendasi KPK cukup bagus, apalagi menyangkut keuangan pejabat negara hingga bupati dan wali kota. Apalagi saat ini sedang dalam suasana pemilu. Oleh karena itu, alokasi dan penyaluran harus dipastikan tertib dan tidak ada kesalahan.Dalam rapat tersebut, presiden juga akan meminta penjelasan dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
SBY mendukung pengelolaan bansos oleh Kemensos
JAKARTA. Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono mengaku telah menerima surat rekomendasi dari Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan dana bantuan sosial (bansos). SBY menerima surat rekomendasi tersebut Jumat pekan lalu. Dalam rekomendasi itu, KPK menyarankan pengelolaan anggaran bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial, tidak disebar melalui sejumlah Kementerian. KPK juga dalam surat itu melampirkan kajian, mengenai dana bantuan sosial sejak tahun 2012. Hasilnya ada peningkatan dana bansos setiap tahun yang rawan diselewengkan. Nah, menindak lanjuti surat tersebut, SBY membahasnya dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Selasa (1/4). "Saya setuju dan mendukung (rekomendasi KPK), nanti saya akan sampaikan respon pemerintah," ujar SBY, dalam sambutan sidang kabinet paripurna di kantornya.SBY juga bilang rekomendasi KPK cukup bagus, apalagi menyangkut keuangan pejabat negara hingga bupati dan wali kota. Apalagi saat ini sedang dalam suasana pemilu. Oleh karena itu, alokasi dan penyaluran harus dipastikan tertib dan tidak ada kesalahan.Dalam rapat tersebut, presiden juga akan meminta penjelasan dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
