BOGOR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, jajaran kementerian dan pemerintah daerah, termasuk rumah sakit wajib menyukseskan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerajan. Salah satunya mempermudah administrasi dan prosedur BPJS. "Pedomani amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan," tutur SBY saat meluncurkan BPJS di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/12).SBY mengatakan jajaran pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi menuju BPJS Kesehatan berjalan lancar, dan tidak menghambat layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Askes, Jamsostek, ASABRI, Jamkesmas dan Jamkesda. Selain itu, Presiden juga meminta jajaran pemerintah memperluas manfaat BPJS bagi para peserta, agar mereka dapat menikmati fasilitas yang sama di seluruh rumah sakit tanpa terkecuali. "Jangan sampai mereka tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan. Untuk itu, BPJS harus sudah siap melakukan proses transformasi yang besar ini," terangnya. Seluruh jajaran pemerintahan, lanjut Mantan Menko Polhukam ini, juga perlu bekerja keras agar sasaran pencapaian universal health coverage pada tahun 2019 mendatang dapat diwujudkan. Pada tahun 2019, seluruh rakyat Indo-nesia, termasuk warga negara lain yang bekerja di negeri kita paling singkat enam bulan dan telah membayar iuran, sudah memiliki jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana empat program jaminan sosial, kata SBY, baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian, harus memastikan bahwa pada tahun 2015 mendatang kesemuanya sudah dapat diterapkan dengan baik. Kepada pengelola BPJS Kesehatan, SBY meminta agar dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan yang makin profesional, berkualitas dan cepat. Orang sakit tidak dapat menunggu dan mesti segera mendapatkan pelayanan. "Permudah urusan administrasi, benahi prosedur dan kembangkan kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Tingkatkan profesionalisme yang telah saudara terapkan sela-ma ini," tegas Presiden. SBY juga mendorong Dewan Jaminan Sosial Nasional diperkuat. Tujuannya agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kepada pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Peme-rintah Daerah, Presiden juga meminta kepemimpinan dan dukungannya guna memperlancar pelaksanaan program negara ini. Presiden bilang, jajaran pemerintah harus bertindak, bukan hanya beretorika. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja keras untuk menyukseskan program besar dan bersejarah ini. Jajaran pemerintah harus memberikan respon secara baik terhadap harapan dan keinginan masyarakat pada layanan jaminan kesehatan. "Arahkan pula agar BPJS Kesehatan dapat ikut mendukung pemenuhan Tujuan Pembangunan Milenium—Millenium Development Goals—pada tahun 2015 mendatang. Insya Allah, suksesnya pelaksanaan BPJS di negeri kita, akan menjadi inspirasi, model dan best practices yang dapat ditiru oleh komunitas internasional,".Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
SBY minta proses administrasi BPJS tak dipersulit
BOGOR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, jajaran kementerian dan pemerintah daerah, termasuk rumah sakit wajib menyukseskan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerajan. Salah satunya mempermudah administrasi dan prosedur BPJS. "Pedomani amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan," tutur SBY saat meluncurkan BPJS di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/12).SBY mengatakan jajaran pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi menuju BPJS Kesehatan berjalan lancar, dan tidak menghambat layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Askes, Jamsostek, ASABRI, Jamkesmas dan Jamkesda. Selain itu, Presiden juga meminta jajaran pemerintah memperluas manfaat BPJS bagi para peserta, agar mereka dapat menikmati fasilitas yang sama di seluruh rumah sakit tanpa terkecuali. "Jangan sampai mereka tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan. Untuk itu, BPJS harus sudah siap melakukan proses transformasi yang besar ini," terangnya. Seluruh jajaran pemerintahan, lanjut Mantan Menko Polhukam ini, juga perlu bekerja keras agar sasaran pencapaian universal health coverage pada tahun 2019 mendatang dapat diwujudkan. Pada tahun 2019, seluruh rakyat Indo-nesia, termasuk warga negara lain yang bekerja di negeri kita paling singkat enam bulan dan telah membayar iuran, sudah memiliki jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana empat program jaminan sosial, kata SBY, baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian, harus memastikan bahwa pada tahun 2015 mendatang kesemuanya sudah dapat diterapkan dengan baik. Kepada pengelola BPJS Kesehatan, SBY meminta agar dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan yang makin profesional, berkualitas dan cepat. Orang sakit tidak dapat menunggu dan mesti segera mendapatkan pelayanan. "Permudah urusan administrasi, benahi prosedur dan kembangkan kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Tingkatkan profesionalisme yang telah saudara terapkan sela-ma ini," tegas Presiden. SBY juga mendorong Dewan Jaminan Sosial Nasional diperkuat. Tujuannya agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kepada pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Peme-rintah Daerah, Presiden juga meminta kepemimpinan dan dukungannya guna memperlancar pelaksanaan program negara ini. Presiden bilang, jajaran pemerintah harus bertindak, bukan hanya beretorika. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja keras untuk menyukseskan program besar dan bersejarah ini. Jajaran pemerintah harus memberikan respon secara baik terhadap harapan dan keinginan masyarakat pada layanan jaminan kesehatan. "Arahkan pula agar BPJS Kesehatan dapat ikut mendukung pemenuhan Tujuan Pembangunan Milenium—Millenium Development Goals—pada tahun 2015 mendatang. Insya Allah, suksesnya pelaksanaan BPJS di negeri kita, akan menjadi inspirasi, model dan best practices yang dapat ditiru oleh komunitas internasional,".Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
