JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah terjadi anarki, kekacauan, dan kekerasan di daerah bila setelah pemilukada pihak yang kalah tidak bisa menerima dan mengerahkan massanya untuk melakukan kekerasan. Selain itu, sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bertambah dan membuka peluang sogok menyogok seperti yang telah terjadi pada Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Apalagi, menurut SBY pemilukada dalam Konstitusi dan UUD 1945 tidak disebutkan secara jelas. "Pemilihan bupati, walikota, gubernur, tidak diatur dalam UUD, dalam arti langsung atau tidak langsung. Tapi kalau pemilihan presiden diatur dalam konstitusi, " tutur SBY saat menerima peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Angkatan XIX, dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, dan Angkatan L Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). . Presiden menceritakan bahwa ia sering mendapat masukan agar pemilihan kepada daerah dikembalikan lagi ke DPRD setempat. Namun ada juga kekhawatiran nantinya ada money politic di tingkat DPRD. Dalam pandangan SBY, pemilihan langsung sebenarnya baik, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya. Persoalannya adalah bila rakyat belum siap untuk pemilihan langsung. "Jadi manakala rakyat belum siap, belum memahami mengapa memilih si A dan bukan si B, ini tantangannya," terang Ketua Umum Partai Demokrat ini. Karena itu, ia meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan jajarannya mencari formulasi yang paling tepat untuk pemilukada. Bila nantinya pemilukada tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui perwakilan di DPRD, harus bisa dipastikan tidak terjadi money politic seperti yang dikhawatirkan. Karena belum memiliki sikap terkait pemilukada, SBY menyerahkan agar proses pemilukada ditentukan oleh masyarakat. Jadi ia meminta agar para pembantunya mencari apa yang menjadi kehendak masyarakat untuk pemilukada di daerah. "Ini Pak Gamawan Fauzi Mendagri, terus mengembangkan pikiran beserta pihak lain. Nanti kalau memang pilihannya paling baik untuk Bupati/ Walikota tidak langsung, asalkan dijamin tidak ada money politic dan penyimpangan-penyimpangan, boleh juga kita ke situ," tutur Presiden.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
SBY: Pemilukada langsung ada banyak kelemahan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah terjadi anarki, kekacauan, dan kekerasan di daerah bila setelah pemilukada pihak yang kalah tidak bisa menerima dan mengerahkan massanya untuk melakukan kekerasan. Selain itu, sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bertambah dan membuka peluang sogok menyogok seperti yang telah terjadi pada Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Apalagi, menurut SBY pemilukada dalam Konstitusi dan UUD 1945 tidak disebutkan secara jelas. "Pemilihan bupati, walikota, gubernur, tidak diatur dalam UUD, dalam arti langsung atau tidak langsung. Tapi kalau pemilihan presiden diatur dalam konstitusi, " tutur SBY saat menerima peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Angkatan XIX, dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, dan Angkatan L Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). . Presiden menceritakan bahwa ia sering mendapat masukan agar pemilihan kepada daerah dikembalikan lagi ke DPRD setempat. Namun ada juga kekhawatiran nantinya ada money politic di tingkat DPRD. Dalam pandangan SBY, pemilihan langsung sebenarnya baik, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya. Persoalannya adalah bila rakyat belum siap untuk pemilihan langsung. "Jadi manakala rakyat belum siap, belum memahami mengapa memilih si A dan bukan si B, ini tantangannya," terang Ketua Umum Partai Demokrat ini. Karena itu, ia meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan jajarannya mencari formulasi yang paling tepat untuk pemilukada. Bila nantinya pemilukada tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui perwakilan di DPRD, harus bisa dipastikan tidak terjadi money politic seperti yang dikhawatirkan. Karena belum memiliki sikap terkait pemilukada, SBY menyerahkan agar proses pemilukada ditentukan oleh masyarakat. Jadi ia meminta agar para pembantunya mencari apa yang menjadi kehendak masyarakat untuk pemilukada di daerah. "Ini Pak Gamawan Fauzi Mendagri, terus mengembangkan pikiran beserta pihak lain. Nanti kalau memang pilihannya paling baik untuk Bupati/ Walikota tidak langsung, asalkan dijamin tidak ada money politic dan penyimpangan-penyimpangan, boleh juga kita ke situ," tutur Presiden.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
