JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Komite Percepatan Produksi Pangan dan Energi Nasional (KP3EN) untuk meningkatkan produksi pangan, mineral dan energi dalam negeri dan mengatasi berbagai masalah pangan, khususnya hambatan di bidang birokrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pengurus Kadin dan menteri kabinet di Kantor Presiden, Jumat (6/6). "Payung hukum komite ini sedang disiapkan, tujuan komite ini untuk melakukan shortcut birokrasi," ujar HidayatKomite ini akan diketuai langsung oleh Presiden dan beranggotakan sejumlah menteri terkait di bidang pangan, energi dan mineral. Komite ini mempercepat penyelesaian pengadaan lahan pertanian, tumpang tindih kewenangan antar departemen dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. "Diharapkan, dengan adanya komite ini, investasi besar-besaran di bidang pangan di Indonesia dapat tercapai," jelasnya.Hidayat mengungkapkan, salah satu tugas komite ini antara lain menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai ladang padi, jagung, ketela dan kedelai. "Komite ini menjamin agar lahan yang akan digunakan sudah clean and clear, sehingga investor tinggal membebaskan," katanya.
SBY Percepat Pembentukan KP3EN
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Komite Percepatan Produksi Pangan dan Energi Nasional (KP3EN) untuk meningkatkan produksi pangan, mineral dan energi dalam negeri dan mengatasi berbagai masalah pangan, khususnya hambatan di bidang birokrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pengurus Kadin dan menteri kabinet di Kantor Presiden, Jumat (6/6). "Payung hukum komite ini sedang disiapkan, tujuan komite ini untuk melakukan shortcut birokrasi," ujar HidayatKomite ini akan diketuai langsung oleh Presiden dan beranggotakan sejumlah menteri terkait di bidang pangan, energi dan mineral. Komite ini mempercepat penyelesaian pengadaan lahan pertanian, tumpang tindih kewenangan antar departemen dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. "Diharapkan, dengan adanya komite ini, investasi besar-besaran di bidang pangan di Indonesia dapat tercapai," jelasnya.Hidayat mengungkapkan, salah satu tugas komite ini antara lain menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai ladang padi, jagung, ketela dan kedelai. "Komite ini menjamin agar lahan yang akan digunakan sudah clean and clear, sehingga investor tinggal membebaskan," katanya.