JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mendengar informasi mengenai perusakan ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (14/11/2013) sekitar pukul 12.10 WIB.

Presiden menilai, hal itu merupakan tindakan tidak pantas dan tidak perlu terjadi di lembaga penegak hukum. Akibat aksi massa di Gedung MK, dilaporkan tiga layar monitor di ruang lobi pecah, 8 microphone dan meja di ruang sidang rusak, satu kaca pengumuman di sisi lobi atas pecah, dan satu kursi pengunjung rusak

"Tentu, presiden berharap dalam iklim demokrasi, kita semua bisa mengikuti suatu proses hukum yang berjalan secara transparan dan akuntabel," ungkap juru bicara Presiden Julian A Pasha, di kompleks kantor presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Presiden menegaskan, yang penting diingat, ketika suatu keputusan hukum telah dikeluarkan maka harus ditaati oleh siapa pun termasuk Presiden.

"Jadi tidak ada alasan untuk melakukan suatu hal, apalagi sifatnya merusak atau mungkin tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Itu yang menjadi atensi atau perhatian dari presiden. Karena itu, peristiwa ini sangat disesalkan oleh Presiden. Karena hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak perlu terjadi bilamana semua pihak menyadari dan mengerti hukum yang sepantasnya dilakukan atau tidak," kata Julian. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan