JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah telah menggunakan anggaran negara dalam kegiatan kampanyenya ke sejumlah daerah. Bahkan, SBY mengaku siap jika harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, selama berkampanye dirinya mendapatkan pengmanan dari negara. Hal itu menurutnya bukan pelanggaran. Sebab, siapapun presidennya wajib mendapatkan pengamanan. Ia berkilah, hal yang sama juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Begitu pula ketika dirinya menjadi incumbent dalam pemilihan presiden tahun 2009 lalu. "Ini berlaku di seluruh dunia," ujar SBY, dalam sambutan sidang kabinet pripurna, hari Selasa (1/4) di kantornya. Di luar itu, SBY mengaku tidak ada fasilitas negara lainnya seperti bandaraa khusus, atau menggunaka fasilitas TNI/Polri. Pernyataan SBY ini dilontarkan untuk menepis berbagai isu miring terkait perjalanan kampanye SBY di beberapa daerah. "Saya akan undang BPK untuk mengaudit resmi," katanya. Bukan hanya dirinya, SBY juga meminta seluruh pejabat tinggi negara yang melakukan kampanye diaudit. Untuk melakukan itu, ia menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada fasilitas negara yang digunakan pejabat negara ketika berkampanye.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
SBY siap dana kampanyenya diaudit BPK
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah telah menggunakan anggaran negara dalam kegiatan kampanyenya ke sejumlah daerah. Bahkan, SBY mengaku siap jika harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, selama berkampanye dirinya mendapatkan pengmanan dari negara. Hal itu menurutnya bukan pelanggaran. Sebab, siapapun presidennya wajib mendapatkan pengamanan. Ia berkilah, hal yang sama juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Begitu pula ketika dirinya menjadi incumbent dalam pemilihan presiden tahun 2009 lalu. "Ini berlaku di seluruh dunia," ujar SBY, dalam sambutan sidang kabinet pripurna, hari Selasa (1/4) di kantornya. Di luar itu, SBY mengaku tidak ada fasilitas negara lainnya seperti bandaraa khusus, atau menggunaka fasilitas TNI/Polri. Pernyataan SBY ini dilontarkan untuk menepis berbagai isu miring terkait perjalanan kampanye SBY di beberapa daerah. "Saya akan undang BPK untuk mengaudit resmi," katanya. Bukan hanya dirinya, SBY juga meminta seluruh pejabat tinggi negara yang melakukan kampanye diaudit. Untuk melakukan itu, ia menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada fasilitas negara yang digunakan pejabat negara ketika berkampanye.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
