JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dasar hukum atau belied pengangkatan wakil menteri (wamen). Dalam kurun waktu tidak lama, SBY bakal mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) perihal wamen. "Baik Keppres dan Perpres pengangkatan Wamen telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan akan diumumkan pada waktu dan kesempatan yang tepat," kata Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Jumat (8/6).Sebagai informasi, Presiden haru memperbaharui Keppres pengangkatan wamen sebagai implikasi putusan uji materi pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, Keppres pengangkatan wakil menteri tersebut mengandung ketidakpastian hukum.MK menganggap, penjelasan pasal 10 itu bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945 karena menetapkan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Karena itu, MK meminta Keppres pengangkatan wakil menteri diperbaharui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan tidak lagi mengandung kepastian hukum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
SBY sudah tandatangani beleid pengangkatan wamen
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dasar hukum atau belied pengangkatan wakil menteri (wamen). Dalam kurun waktu tidak lama, SBY bakal mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) perihal wamen. "Baik Keppres dan Perpres pengangkatan Wamen telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan akan diumumkan pada waktu dan kesempatan yang tepat," kata Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Jumat (8/6).Sebagai informasi, Presiden haru memperbaharui Keppres pengangkatan wamen sebagai implikasi putusan uji materi pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, Keppres pengangkatan wakil menteri tersebut mengandung ketidakpastian hukum.MK menganggap, penjelasan pasal 10 itu bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945 karena menetapkan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Karena itu, MK meminta Keppres pengangkatan wakil menteri diperbaharui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan tidak lagi mengandung kepastian hukum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
