JAKARTA. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditunggu-tunggu untuk menanggapi masalah hubungan Indonesia dengan Malaysia di Markas Besar TNI Cilangkap Rabu malam (1/9) ternyata berlangsung singkat dan tidak banyak mengandung kejutan. SBY memulai pidatonya dengan menggambarkan betapa eratnya hubungan Indonesia dengan tetangga terdekatnya itu.

Menurut SBY, Indonesia dan Malaysia sudah mempunyai hubungan yang erat sejak ratusan tahun. Jumlah investasi dan perdagangan yang besar menunjukkan hubungan yang kuat ini. Tapi ternyata hubungan ini juga adalah hubungan yang kompleks.

Misalnya saja masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Selain mengandung manfaat bersama untuk Indonesia dan Malaysia, Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebanyak 2 juta orang juga menimbulkan masalah bersama. “Oleh karena itu saya berusaha memperjuangkan gaji dan waktu libur,” tutur SBY yang menilai pentingnya perlindungan hukum bagi TKI. Ia juga mendesak Pemerintah Malaysia untuk mau memperhatikan sekolah anak-anaknya.

KB Bank Umumkan Perubahan Nama Legal Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Selain TKI, Indonesia juga sering kali berseteru dengan Malaysia gara-gara masalah perbatasan negara. “Ini perlu penanganan serius. Saya dan PM Malaysia sering melakukan komunikasi untuk bisa melakukan jalan keluar atas masalah ini,” tutur SBY.

Terakhir ini, hubungan Indonesia-Malaysia diuji insiden yang terjadi di Kepulauan Bintan 14 Agustus 2010 lalu. “Waktu itu saya langsung memberikan berbagai instruksi, pertama saya minta para petugas yang ditangkap dapat dikembalikan dengan selamat. Kedua saya juga minta mengusut apa yang terjadi. Menkopolhukam dan Menlu sudah melakukan tindakan cepat untuk menyelesaikannya,” tambah SBY.

Menurut Presiden, ia sudah mengirimkan surat kepada PM Malaysia yang menggambarkan keprihatinan atas insiden yang terjadi sekaligus mendesak diselesaikannya masalah batas wilayah Indonesia dan Malaysia.

“Menlu juga sudah melakukan komunikasi intensif dengan Menlu Malaysia. Dalam perkembangannya petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali dengan selamat. Tapi Kami mendapat informasi mereka mendapat perlakuan yang tidak patut, itulah sebabnya kami melakukan konfirmasi terhadap masalah ini,” jelas SBY lagi.

Itulah sebabnya menurut SBY, saat ini Pemerintah Malaysia pun sedang melakukan investigasi atas masalah yang terjadi. “Perlu diketahui dalam kasus yang sama banyak nelayan Indonesia yang diduga melewati batas wilayah, telah dikembalikan,” tambahnya.

Menurut SBY, solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah insiden ini adalah menuntaskan masalah batas wilayah, darat dan maritim. “Kita efektifkan pelaksanaannya. Semua ini mesti berangkat dari niat yang baik, supaya insiden serupa bisa kita tiadakan,” tuturnya. Presiden juga menegaskan untuk terus mendorong Malaysia supaya benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan.

Kedaulatan wilayah menurut Presiden adalah kepentingan yang sangat vital dan pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menegakkannya. Namun hubungan dengan tetangga Malaysia ini pun tidak selalu berhubungan dengan masalah batas wilayah. “Kita harus senantiasa menjaga citra dan jati diri kita yang bermartabat tanpa meninggalkan prinsip luar negeri yang bebas dan aktif. Sebagai kepala negara saya merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Menurut SBY, kekerasan hanya akan memicu kekerasan yang lain. “Cara kita menyelesaikan masalah ini akan disaksikan oleh negara-negara Asean dan seluruh dunia,” tutur Presiden mengingatkan. Di akhir pidato SBY berjanji untuk menuntaskan masalah insiden antara Indonesia dan Malaysia ini.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Agus Suhartono mennambahkan, perundingan masalah Indonesia dan Malaysia nanti diawali dengan perbatasan maritim kedua negara. Menurut Agus, masalah perbatasan maritim ini sudah pernah dibahas sebelumnya dengan pihak Malaysia dan akan dilanjutkan kembali.

Tapi, Agus enggan menyebutkan batas maritim mana saja yang akan menjadi pembahasannya. Sebab, hal itu menjadi domain Kementerian Luar Negeri. "Leading sectornya Kementerian Luar Negeri," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News